JAKARTA, KOMPAS — Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia tidak hanya menyisakan kerusakan lingkungan, tetapi juga berisiko menggerogoti nilai aset dan kinerja keuangan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan, terutama yang bergerak di sektor kehutanan dan perkebunan, perlu lebih transparan dalam mengungkapkan dampak finansial serta risiko keberlanjutan akibat kasus tersebut.
Pembahasan tersebut mengemuka dalam forum diskusi IAI ISRF Strategic Dialogue dengan tema “Dialog Profesi Akuntan untuk Merespons Karhutla Melalui Pelaporan yang Relevan dan Akuntabel” di Jakarta, Selasa (10/11/2026). Forum ini digelar oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk mewadahi dialog strategis antara regulator, emiten, dan profesi keuangan, terutama perihal bencana kebakaran hutan-lahan.
Narasumber dalam dialog ini yaitu Ketua Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI Indra Wijaya, Anggota Dewan Standar Keberlanjutan IAI Yuliana Sudjono, dan Direktur Pengendalian Kebakaran Lahan Kementerian Lingkungan Hidup Dasrul Chaniago.
Indra Wijaya, mengatakan, tanaman perkebunan dan kehutanan termasuk dalam aset biologis. Oleh karena itu, dalam konteks kebakaran di area konsesi perusahaan, nilai wajar aset biologis harus ditinjau kembali. Dalam standar akuntansi, kondisi tersebut harus diperhitungkan dalam penyusunan laporan keuangan.
“Harus menilai kembali berapa nilai wajarnya aset ini (akibat kebakaran hutan dan lahan), dan tentu saja akan mengalami penurunan nilai. Itu berdampak pada neraca, berkurang asetnya, kemudian akan terjadi kerugian di laba ruginya. Perusahaan harus mengakui hal itu,” ujarnya.
Tidak hanya perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan dan kehutanan, dampak finansial dari kebakaran hutan-lahan ini juga turut memberikan dampak pada perusahaan di luar sektor tersebut. Menurut Indra, jika perusahaan yang dimaksud memiliki aset, properti, atau jalur logistik yang melintasi wilayah terdampak, mereka juga harus mengevaluasi seberapa besar penurunan nilai aset yang mereka alami.
Biaya dan manfaat yang harus diintegrasikan dan disajikan secara naratif kuantitatif dalam sustainability report dan laporan keuangan.
Yuliana Sujono menambahkan, dampak bencana kebakaran dapat meluas hingga rantai pasok perusahaan. Misalnya, perusahaan perkebunan yang harus mengubah rute logistik untuk pengangkutan hasil panen akibat kebakaran. Perubahan ini dapat meningkatkan biaya logistik hingga miliaran rupiah.
“Itu juga perlu nanti disampaikan kira-kira risikonya itu seberapa besar. Belum lagi kalau memang ada area konsesi itu turut terjadi kebakaran, sehingga menurunkan produksi dan memengaruhi dampak penjualan,” katanya.
Penjelasan Indra dan Yuliana menegaskan pentingnya pendataan dan pemetaan yang baik dan akuntabel bagi sebuah perusahaan, khususnya dalam konteks bencana kebakaran hutan-lahan. Namun, apakah perusahaan sudah mulai memperhitungkan dampak lingkungan karena kesadaran ekonomi dan keberlanjutan?
Mengutip data dari RSM Indonesia ESG Survey 2025, motivasi terbesar perusahaan menerapkan praktik keberlanjutan berbasis lingkungan, sosial, dan tata kelola (environmental, social, and governance/ESG), adalah memastikan kepatuhan terhadap regulasi di tingkat nasional dan sektoral. Poin ini memperoleh 54 persen suara dari total 150 responden yang berasal dari berbagai industri.
Sementara itu, motivasi yang murni menekankan pada pengurangan dampak pada lingkungan menempati urutan kedua dengan 46 persen suara. Motivasi ini disusul dengan komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan sebesar 44 persen suara.
Mundur ke belakang. Mandiri Institute 2024 menyebutkan, 87 persen dari 150 perusahaan terbuka di Indonesia mengaku mengimplementasikan ESG karena telah menjadi prinsip perusahaan mereka. Di sisi lain, sebesar 58 persen perusahaan terkendala menerapkan ESG karena masalah biaya dan kurangnya dukungan dari pemerintah.
Berdasarkan penelusuran Kompas, belum ada satu pun data nasional yang secara spesifik menghitung jumlah atau persentase perusahaan di Indonesia yang memasukkan risiko kebakaran hutan-lahan dan biaya pemulihan lingkungan ke dalam perhitungan biaya operasional maupun laporan keuangannya.
Dapat disimpulkan, kesadaran perusahaan terhadap dampak lingkungan sejatinya sudah cukup tinggi. Namun, hal tersebut belum didukung dengan langkah konkret untuk mengintegrasikan risiko kerusakan alam dan biaya pemulihan lingkungan ke dalam struktur finansial perusahaan, terutama untuk persoalan kebakaran hutan-lahan.
Ihwal laporan tersebut, Yuliana berpendapat agar perusahaan tidak hanya berhenti pada prinsip, sikap, dan pendataan yang telah dikumpulkan. Perusahaan harus tetap mempersiapkan langkah mitigasinya, terutama terkait laporan keuangan.
”Biaya dan manfaat yang harus diintegrasikan dan disajikan secara naratif kuantitatif dalam sustainability report dan laporan keuangan,” katanya.
Yuliana menilai, perusahaan perlu memetakan risiko iklim yang berpotensi memengaruhi prospek usaha. Untuk memetakan risiko tersebut, perusahaan perlu melihatnya dalam tiga kerangka waktu: jangka pendek, menengah, dan panjang.
Selain itu, perusahaan juga perlu menggunakan analisis skenario dalam memotret risiko tersebut. Adapun risikonya mencakup risiko fisik akibat perubahan iklim, termasuk kekeringan dan kebakaran hutan, serta risiko transisi akibat perubahan kebijakan pemerintah terkait lingkungan.
Ia menjelaskan, pemetaan itu harus diidentifikasi juga berdasarkan organizational boundaries lainnya. Contohnya, jika sebuah perusahaan bekerja sama dengan perusahaan di lokasi lain, dan lokasi perusahaan tersebut terdampak kebakaran, dampak tersebut juga harus dihitung sebagai sebuah kerugian.
”Sehingga dalam memetakan risiko bukan hanya tentang perusahaan sendiri, tetapi juga harus memotret risiko yang kemungkinan dapat mempengaruhi perusahaan, termasuk material di seluruh rantai nilai,” ujar Yuliana.
Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dasrul Chaniago, mengatakan, perusahaan sebenarnya dapat memanfaatkan berbagai data pemerintah untuk mengidentifikasi potensi kebakaran hutan dan lahan di sekitar wilayah operasionalnya. Harapannya, kemudahan tersebut dapat membantu pendataan aset perusahaan dengan lebih baik.
Data tersebut antara lain mencakup titik panas atau hotspot, kondisi tinggi muka air tanah di lahan gambut, serta perkiraan tingkat kerawanan kebakaran. Informasi itu dapat diakses melalui sejumlah sistem pemantauan milik pemerintah, salah satunya Sipongi yang menyediakan informasi spasial mengenai titik panas, lokasi, dan luas area kebakaran.
Data pemerintah ini juga akan diperbarui secara rutin, sehingga perusahaan tidak akan kesulitan untuk memperoleh data terbaru. Menurut Dasrul, informasi itu dapat menjadi dasar bagi perusahaan untuk melakukan penilaian risiko sekaligus memperkuat upaya pencegahan kebakaran.
Dengan demikian, pengungkapan risiko kebakaran hutan-lahan dalam laporan keuangan dan laporan keberlanjutan diharapkan tidak berhenti sebagai pemenuhan kewajiban administratif. Informasi tersebut juga dapat menjadi bahan pertimbangan investor dan kreditur dalam menilai risiko serta prospek usaha perusahaan.
”Informasi itu bisa diakses oleh semua orang, termasuk oleh pengusaha, dan Bapak Ibu yang ada di sini. Semuanya dapat dimulai dengan data yang terbuka untuk publik,” kata Dasrul.
