Blitar (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar terus memperkuat komitmennya dalam memberikan kepastian hukum atas kepemilikan aset tanah masyarakat. Bupati Blitar Rijanto secara langsung menyerahkan ratusan sertifikat tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2026 di Desa Plosorejo, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, pada Senin (9/11/2026).
Kehadiran kepala daerah di tengah-tengah warga ini bukan sekadar agenda seremonial administratif, melainkan momentum strategis untuk mendorong kemandirian dan kesejahteraan ekonomi kerakyatan berbasis legalitas aset.
Dalam laporan yang disampaikan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, Suharno, pelaksanaan PTSL di Desa Plosorejo menunjukkan progres yang sangat impresif. Dari total target 629 bidang tanah, sebanyak 625 bidang telah rampung sepenuhnya, sementara empat bidang tersisa kini tengah berada dalam tahap pengumuman akhir.
Pada kesempatan tersebut, sebanyak 400 sertifikat dibagikan secara langsung kepada warga Desa Plosorejo. Suharno juga memaparkan pencapaian makro Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar sepanjang tahun 2026, yang menargetkan penyelesaian 15.000 bidang tanah.
“Hingga saat ini, sebanyak 12.000 bidang telah berhasil diselesaikan, sementara 3.000 bidang lainnya masih dalam proses. Kami sangat optimis target keseluruhan ini dapat tercapai hingga akhir tahun,” ungkap Suharno pada Selasa (10/11/2026).
Bupati Blitar Rijanto memberikan apresiasi tinggi kepada jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar atas kerja keras dan sinergi lintas sektoral yang terjalin dengan baik. Menurutnya, program strategis nasional ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan pelayanan yang transparan, cepat, dan profesional kepada masyarakat.
Kendati sertifikat telah di tangan, Bupati Rijanto mengingatkan warga agar tidak mengabaikan aspek pengamanan fisik maupun administratif atas aset yang sah tersebut.
“Kami berpesan kepada masyarakat agar menyimpan dokumen berharga ini dengan sebaik-baiknya. Selain itu, jaga dan tandai batas-batas tanah sesuai patok yang telah ditetapkan agar tidak memicu potensi sengketa di kemudian hari,” tegas Bupati Rijanto.
Lebih jauh, Bupati berlatar belakang birokrat berpengalaman ini menekankan bahwa kepemilikan sertifikat tanah memiliki dimensi ekonomi yang luas. Dokumen legal tersebut tidak boleh sekadar disimpan di lemari, melainkan harus mampu menjadi instrumen penggerak perekonomian keluarga.
Pemkab Blitar berharap sertifikat tanah PTSL ini dapat dimanfaatkan secara produktif oleh masyarakat, salah satunya sebagai akses permodalan yang sah dan aman ke lembaga keuangan untuk mengembangkan usaha mikro, kecil, maupun menengah (UMKM).
Dengan modal usaha yang lebih terjangkau melalui agunan yang legal, roda perekonomian di tingkat pedesaan diyakini akan berputar semakin kencang, bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Blitar secara keseluruhan. (owi/kun)
