Gibran Bakal Ajukan PK usai MA Nyatakan Suket Ijazah SMA-nya Tidak Sah

rctiplus.com
6 jam lalu
Cover Berita
Gibran Bakal Ajukan PK usai MA Nyatakan Suket Ijazah SMA-nya Tidak SahNasional | sindonews | Selasa, 10 November 2026 - 18:22Dengarkan Berita

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka buka suara mengenai polemik ijazah SMA-nya, pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Gibran mengaku menghormati seluruh aspirasi masyarakat yang disampaikan masyarakat mengenai polemik ijazah ini.

"Saya menghormati seluruh aspirasi, kritik dan saran dari masyarakat terkait dinamika yang terjadi saat ini, saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan," kata Gibran saat ditemui di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Adapun, Gibran juga mengaku bahwa dirinya pagi ini menemui presiden Prabowo Subianto untuk membahas polemik ijazahnya. Termasuk menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari kursi Wakil Presiden.

Baca juga: Yusril: Gibran Tak Punya Jalur Hukum untuk Buktikan Keabsahan Ijazahnya

Baca Juga:BGN Pastikan Anak Panti Asuhan Dapat MBG, Begini Mekanisme Penyalurannya

"Seperti teman teman ketahui. Tadi pagi saya ketemu dengan bapak presiden, pak presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberi banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terhadap saat ini," jelasnya.Dalam diskusi tersebut, Prabowo turut menyarankan Gibran untuk tetap maju membuktikan keabsahan ijazah melalui lembaga peradilan. Dia juga diminta untuk berkoordinasi dengan kementerian terkait sebagai upaya mengajukan Peninjauan Kembali (PK) di MA.

Lihat video: MENSESNEG: WAPRES GIBRAN AKAN MENGUNDURKAN DIRI

"Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN, dengan menghadirkan seluruh dokumen dokumen dari SD sampai S1 dan juga berkoordinasi dengan dikdasmen untuk mengajukan PK di MA," tutupnya.

Sekadar informasi, MA mengabulkan kasasi perkara keabsahan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran sebagaimana dilihat dari website kepaniteraan.mahkamahagung.go.id, Jumat (30/10/2026).

Dalam putusan bernomor 742 K/TUN/2026, MA menyatakan dokumen yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan pada Pilpres 2024 tidak sah.

#nasional

Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
PKS soal Wapres Nyatakan Niat Mundur: Pilihannya Mengundurkan Diri Atau DPR Jalankan HMP
• 1 jam lalukumparan.com
thumb
Istana Persilakan Gibran Buktikan Keabsahan Ijazah Lewat PTUN
• 8 jam lalukumparan.com
thumb
Menanti Keputusan MSCI, Saham Big Caps Berpotensi Jadi Sasaran Rebalancing?
• 3 jam lalukatadata.co.id
thumb
Eksodus Elite PSI dan Paradoks Kekuasaan: Tinjauan Hukum Tata Negara dan Kalkulasi Politik
• 13 jam lalukumparan.com
thumb
Prabowo Perintahkan BNPB Tambah Stok Genset dan Tenda, Antisipasi Bencana Musim Hujan
• 15 jam laludisway.id
Berhasil disimpan.