Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji buka suara soal fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan penggunaan rokok elektronik atau vape.
Fatwa tersebut tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau vape.
Sarmuji mengatakan, pihaknya belum mengetahui secara langsung persoalan yang dihadapi produsen vape.
“Kita belum pernah bertemu dengan industri vape, belum pernah. Jadi kita belum tahu juga persoalan-persoalan apa sebenarnya yang menimpa pabrik, kita belum tahu secara betul,” kata Sarmuji di Kantor Kemenperin, Jakarta, Selasa (10/11).
Meski demikian, Sarmuji mengatakan Kemenperin menghargai perspektif MUI terkait fatwa tersebut. Dia menilai setiap produk memiliki pangsa pasar dan konsumen masing-masing.
“Ya terserah aja. Perspektif MUI kita hargai aja. Kita enggak mau masuk ke zona yang kita tidak kuasai,” ujarnya.
Sarmuji menilai perubahan perilaku konsumen dapat terjadi seiring berbagai kebijakan maupun larangan. Menurut dia konsumen memiliki pertimbangan masing-masing dalam memilih produk.
“Jadi kalau ada dilarang di sini pasti yang lain juga akan tumbuh begitu. Jadi itu biasa saja semuanya. Ya kita hargailah, intinya kita hargai fatwa MUI,” tuturnya.
