Pemerintah terus bergerak cepat memulihkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di daerah terdampak bencana. Semangat bangkit kini dirasakan oleh warga pesisir Kota Lhokseumawe berkat sinergi antara pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan Pemerintah Kota Lhokseumawe. Kolaborasi ini menjadi solusi nyata di tengah keterbatasan anggaran daerah setelah wilayah tersebut dihantam bencana banjir besar pada November 2025 lalu.
Salah satu bentuknya, Wali Kota Lhokseumawe, Sayuti Abubakar, menyerahkan langsung bantuan berupa tiga unit mesin kapal kepada para nelayan di Kecamatan Muara Satu pada Senin (2/11/2026). Bantuan ini sangat dinantikan oleh warga mengingat banjir setahun lalu telah merendam pusat tambak dan melumpuhkan peralatan melaut mereka. Sebelum diserahkan, pihak dinas terkait telah melakukan pemeriksaan ketat di lapangan untuk memastikan bantuan ini tepat sasaran kepada nelayan yang siap mengoperasikan dan merawatnya.
Penyaluran mesin kapal ini merupakan kelanjutan dari bantuan tahap pertama yang telah dikucurkan pada Agustus 2026 lalu. Saat itu, pemerintah telah menyalurkan 100.000 ekor benih udang vaname, 900 kilogram pakan budi daya, peralatan pengolahan untuk tujuh unit pengolahan ikan, serta 14 kotak pendingin.
Dampaknya kini mulai terasa langsung oleh masyarakat pesisir; nelayan bisa kembali melaut, pasokan ikan untuk diolah kembali terjamin, kesegaran hasil tangkapan terjaga hingga ke pasar, dan pendapatan keluarga perlahan mulai terangkat.
Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan (DKPPP) Kota Lhokseumawe, Cut Elya Safitri, berharap bantuan ini menjadi pemantik semangat bagi para nelayan untuk bangkit, kembali produktif, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga pascabencana.
Senada dengan hal itu, Wali Kota Sayuti Abubakar menyampaikan apresiasi mendalam kepada pemerintah pusat dan menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus aktif melobi pusat agar bantuan bagi warga Lhokseumawe bisa terus ditambah ke depannya.
Langkah pemulihan di Lhokseumawe ini berjalan selaras dengan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera 2026–2028. Strategi yang diusung tidak hanya fokus pada perbaikan fisik infrastruktur, melainkan juga percepatan pemulihan ekonomi masyarakat melalui penguatan kelompok lokal, bantuan modal usaha, serta penataan kawasan perikanan yang terintegrasi mulai dari penangkapan hingga pemasaran.
Dukungan anggaran dari pemerintah pusat memang menjadi tumpuan utama mengingat skala kerusakan yang sangat besar. Berdasarkan data penilaian kebutuhan pascabencana, nilai kerusakan di Kota Lhokseumawe sendiri mencapai Rp1,18 triliun dengan total kebutuhan pemulihan sebesar Rp1,23 triliun.
Jika ditotal di tiga provinsi terdampak (Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat), bencana ini telah merusak lebih dari 31.000 hektare tambak, 2.053 keramba, dan berdampak langsung pada penghidupan 33.000 nelayan serta pembudidaya ikan. Merespons dampak masif tersebut, Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), Tito Karnavian, menjelaskan bahwa pemerintah pusat mengalokasikan dana hampir Rp30 triliun pada tahun 2026 melalui 29 kementerian dan lembaga untuk memulihkan ketiga provinsi di Sumatera tersebut. Khusus untuk sektor kelautan, KKP menargetkan penyaluran 651 unit mesin dan kapal, 2.146 alat tangkap, 375 paket alat pengolahan, serta 1.500 kotak pendingin hingga akhir tahun 2026.
Selain bantuan fisik untuk nelayan, pemerintah pusat juga mengucurkan dana sebesar Rp21,1 triliun kepada Kementerian Pekerjaan Umum untuk memperbaiki fasilitas umum seperti jalan, jembatan, dan normalisasi sungai. Sektor UMKM yang ikut terdampak juga mendapat kucuran dana pemulihan ekonomi sebesar Rp618 miliar dari total anggaran Rp622 miliar.
Untuk memperluas kapasitas pendanaan daerah yang keuangannya sedang tertekan akibat bencana, pemerintah pusat turut menambah alokasi dana transfer ke daerah sebesar Rp10,6 triliun pada tahun 2026.
