JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, memastikan langkah hukum yang akan ditempuh Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming terkait keabsahan ijazahnya tidak akan menghalangi proses politik di DPR. Adapun anggota DPR mengusulkan penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) untuk memakzulkannya.
Menurut Saan, upaya hukum yang dilakukan Gibran dan proses politik di DPR tetap dapat berjalan secara bersamaan. Ia pun menegaskan, kedua langkah tersebut merupakan hak yang harus dihormati.
“Iya, enggak ada masalah lah kalau itu ya. Menurut saya,” kata Saan di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
“Kita hormati hak seseorang untuk mencari keadilan. Misalnya Mas Gibran mau mencari, berupaya dulu menyampaikan bahwa apa yang dituduhkan selama ini, baik melalui putusan Mahkamah Konstitusi maupun juga Mahkamah Agung terkait dengan ijazahnya,” ujarnya.
