JAKARTA — Majelis Ulama Indonesia (MUI) baru-baru ini mengeluarkan fatwa diharamkannya penggunaan rokok elektrik atau vape. Menanggapi fatwa MUI tersebut, Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji mengatakan menghargai keputusan itu, namun ia juga menyampaikan akan berupaya melakukan koordinasi untuk menindaklanjutinya.
“Ya kita hargai saja. Kan orang punya perspektif yang macam-macam, punya tinjauan di luar pagar Kementerian Perindustrian,” kata Menteri Perindustrian RI Muhammad Sarmuji kepada wartawan di sela acara Peresmian Belanja Buatan Indonesia (BINA) dalam rangka peringatan Hari Pahlawan di Grand Indonesia, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Sarmuji mengisyaratkan maksud Kementerian Perindustrian tidak memiliki kendali terhadap keputusan fatwa pengharaman vape tersebut. Namun, ia menyampaikan akan melakukan upaya koordinasi dengan pihak terkait.
“Kan kita enggak bisa mencampuri. Ya nanti kita carikan, kita koordinasikan lah seperti apa, tetapi fatwa haram itu kan enggak bisa, (misalnya) Kementerian Perindustrian terus mengeluarkan fatwa halal, kan enggak bisa,” tuturnya.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Sarmuji tidak mengungkapkan lebih lanjut mengenai dampaknya terhadap industri tembakau atau hasil tembakau imbas fatwa haram tersebut. Vape diketahui masuk dalam kategori Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL), serta terkait dengan industri cairan rokok elektrik dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
Diketahui sebelumnya, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi menetapkan Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau Vape. Komisi Fatwa MUI menegaskan bahwa tidak hanya penggunaannya, tetapi seluruh rantai mulai dari produksi hingga perdagangan rokok elektrik tersebut dinyatakan haram.
Keputusan penting ini ditandatangani langsung oleh Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Niam Sholeh, bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa Dr KH Aminuddin Yaqub di Jakarta pada 6 November 2026 lalu. Keputusan tersebut juga diketahui oleh Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan.
Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh memaparkan dasar pertimbangan yang melandasi terbitnya fatwa ini. Menurutnya, penggunaan rokok elektrik membawa dampak buruk yang nyata bagi masyarakat, baik dari segi kesehatan maupun sosial.
“Menggunakan rokok elektrik (REL) atau vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,” kata Niam mengutip poin pertama ketentuan hukum fatwa ini dikutip dari laman resmi MUI, di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Fatwa ini menjabarkan bahwa rokok elektrik merupakan perangkat bertenaga baterai yang memanaskan zat mengandung nikotin, gliserin, dan perasa untuk menghasilkan uap yang dihirup. MUI menyoroti kandungan nikotin di dalamnya yang bersifat adiktif serta memiliki dampak negatif serius terhadap sistem saraf dan kesehatan tubuh secara keseluruhan.
Tidak hanya menyasar konsumen atau pengguna, fatwa ini juga memperluas cakupan keharaman pada aspek bisnis dan penyalahgunaannya. Poin kedua dan ketiga dalam ketetapan hukum fatwa tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa menyalahgunakan vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya adalah haram.
Begitu pula dengan aktivitas memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL) atau vape, yang diputuskan berstatus hukum haram secara mutlak. “Menyalahgunakan rokok elektrik (REL) atau vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram. Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL) atau vape hukumnya haram,” kata Niam mengutip poin kedua dan ketiga dalam ketentuan hukum fatwa ini.
Dengan diterbitkannya Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 ini, Prof Niam berharap masyarakat, khususnya para pelaku usaha dan generasi muda, dapat memahami serta mematuhi ketentuan hukum Islam. Hal ini demi menjaga kesehatan jasmani, kelestarian lingkungan, serta melindungi diri dari ancaman bahaya narkoba dan zat adiktif lainnya.
