HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmen pemerintah kota untuk terbuka terhadap aspirasi, kritik, dan saran dari mahasiswa serta organisasi kepemudaan (OKP).
Menurutnya, komunikasi dan dialog dengan berbagai elemen masyarakat menjadi bagian penting dalam mencari solusi atas persoalan yang dihadapi Kota Makassar.
Hal tersebut disampaikan Munafri saat menghadiri kegiatan Ruang Demokrasi yang digelar Keamanan dan Organisasi Cipayung Plus Sulawesi Selatan di Tribun Lapangan Karebosi, Makassar, Selasa (10/11/2026).
Kegiatan yang bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan Nasional tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah, aparat keamanan, dan mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi serta pandangan mengenai berbagai persoalan sosial dan kebangsaan.
Hadir dalam kegiatan itu Kapolda Sulsel Irjen Pol M. Awal Chairuddin, Dandim 1408/Makassar Kolonel Kav Ino Dwi Setyo Darmawan, serta Ketua DPD KNPI Sulsel Vonny Ameliani Suardi.
Sejumlah organisasi kepemudaan juga terlibat, di antaranya GMNI, Serikat Muslim Indonesia, KAMMI Sulsel, LMND, HMI, PMII, GMKI, dan KNPI.
Di hadapan peserta, Munafri menegaskan bahwa menyampaikan aspirasi merupakan hak masyarakat yang dijamin undang-undang. Karena itu, pemerintah harus memberikan ruang bagi mahasiswa dan organisasi kemasyarakatan untuk menyampaikan pandangan.
“Menyampaikan aspirasi merupakan hak yang dijamin undang-undang, terlebih Indonesia merupakan negara demokrasi. Maka ruang-ruang komunikasi antara mahasiswa, OKP, dan ormas harus kita jaga,” ujarnya.
Dia menegaskan, Pemkot Makassar tidak menutup diri terhadap kritik maupun masukan masyarakat. Namun, penyampaian pendapat tetap harus memperhatikan mekanisme serta menjaga ketertiban dan keamanan.
“Kami Pemerintah Kota Makassar selalu terbuka berdiskusi, menerima saran dan pandangan. Tujuannya sama, menjaga Makassar dan membangun kota yang kita cintai,” jelas Appi, sapaan akrab Munafri.
Dia juga mengapresiasi Cipayung Plus yang telah menginisiasi forum tersebut. Menurutnya, dialog terbuka menjadi sarana mempertemukan berbagai pemikiran sekaligus mencari jalan keluar atas persoalan kota.
Dalam kesempatan itu, Munafri turut menyoroti persoalan tawuran kelompok dan aksi geng motor yang masih menjadi perhatian pemerintah.
Dia mengatakan, Pemkot Makassar terus berkoordinasi dengan TNI dan Polri untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Upaya tersebut juga melibatkan perangkat pemerintahan hingga tingkat kelurahan, RT, dan RW.
“Soal aksi jalanan, tawuran kelompok, dan geng motor, kami Pemerintah Kota sesuai tupoksi berkoordinasi dengan pihak TNI dan Polri. Kami terus berkolaborasi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” katanya.
Dia menambahkan, lurah, camat, serta RT dan RW juga dilibatkan dalam menjaga kondisi wilayah agar tetap kondusif.
Munafri menilai, penanganan konflik sosial tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah dan aparat keamanan. Keterlibatan mahasiswa serta organisasi kepemudaan diperlukan untuk membangun kesadaran masyarakat dan mencegah kekerasan sejak dini.
Menurutnya, langkah pencegahan harus dibarengi dengan upaya mencari akar persoalan yang memicu konflik di tengah masyarakat.
“Karena itu, pelibatan seluruh pemangku kepentingan menjadi penting agar upaya menjaga keamanan tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pencegahan dan penyelesaian akar masalah,” tuturnya.
Selain berdampak pada keamanan, Munafri mengingatkan bahwa kondusivitas kota juga berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi.
Sebagai kota perdagangan barang dan jasa, Makassar membutuhkan iklim investasi yang sehat. Gangguan keamanan dikhawatirkan memengaruhi kepercayaan investor dan aktivitas usaha.
“Kalau iklim investasinya jelek, tentu aktivitas ekonominya akan menurun. Kalau putaran ekonominya menurun, dampaknya ke daya beli masyarakat,” paparnya.
Karena itu, dia mengajak mahasiswa dan seluruh organisasi kepemudaan ikut mengambil bagian dalam menjaga stabilitas kota.
Di sisi lain, Pemkot Makassar juga berupaya menjawab persoalan sosial melalui pemberdayaan masyarakat, khususnya peningkatan keterampilan dan akses lapangan kerja bagi generasi muda.
Berbagai program disiapkan, mulai dari pelatihan, peningkatan keterampilan, hingga pengembangan kapasitas agar generasi muda memiliki peluang bekerja di sektor formal maupun informal.
Munafri kembali menegaskan bahwa pemerintah selalu membuka ruang bagi mahasiswa dan organisasi kepemudaan untuk berdiskusi serta merumuskan langkah konkret dalam menyelesaikan persoalan kota.
Menutup penyampaiannya, dia mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan Hari Pahlawan sebagai momentum memperkuat persatuan dan melanjutkan semangat perjuangan melalui kontribusi nyata.
Di tengah perkembangan teknologi dan digitalisasi, menurutnya, nilai persaudaraan dan kebersamaan harus tetap dijaga.
“Tapi jangan lupa, kita masih punya jiwa persatuan dan persaudaraan untuk melihat Indonesia ini tumbuh menjadi Indonesia Emas untuk generasi yang akan datang,” tutup Appi.
Melalui forum Ruang Demokrasi, Munafri berharap komunikasi antara pemerintah, mahasiswa, organisasi kepemudaan, dan aparat keamanan terus terjalin. Aspirasi dan kritik masyarakat diharapkan menjadi bagian dari upaya bersama membangun Makassar. (*)
