JAKARTA -- Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi mendorong perempuan mengembangkan usaha produktif melalui koperasi dan pemanfaatan akses pembiayaan. Hingga 2026, pembiayaan LPDB kepada 14 koperasi perempuan tercatat mencapai Rp469,65 miliar dengan jangkauan sekitar 363.180 anggota perempuan.
Direktur Umum dan Hukum LPDB Koperasi Deva Rachman menyampaikan hal tersebut dalam International Conference of Muslim Women (ICMW) 2026 di Jakarta, Senin (9/11/2026). Dalam forum yang membahas kontribusi perempuan di era digital itu, Deva memaparkan peran koperasi dalam mengembangkan usaha dan kegiatan ekonomi produktif perempuan.
Menurut Deva, perempuan memiliki potensi untuk menggerakkan perekonomian melalui koperasi, baik dalam lingkup keluarga maupun usaha masyarakat di daerah. Akses pembiayaan perlu diikuti pengelolaan usaha dan tata kelola yang baik agar kegiatan ekonomi dapat berjalan berkelanjutan.
"Perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam menggerakkan perekonomian melalui koperasi. Kami ingin melihat semakin banyak perempuan yang aktif dalam gerakan koperasi, membangun koperasi yang produktif, serta memanfaatkan akses pembiayaan untuk mengembangkan potensi usaha di daerah masing-masing," ujar Deva dalam keterangannya, Selasa (10/11/2026).
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Berdasarkan data LPDB Koperasi, pembiayaan kepada 14 koperasi perempuan sejak 2019 hingga 2026 disalurkan melalui 26 fasilitas pembiayaan dan 39 kali penyaluran. Jumlah anggota perempuan yang dijangkau tercatat sekitar 363.180 orang.
Secara keseluruhan, hingga September 2026, LPDB Koperasi telah menyalurkan dana bergulir sekitar Rp22,91 triliun kepada 3.930 mitra koperasi di 36 provinsi. Penyaluran tersebut mencakup pembiayaan konvensional dan syariah untuk mendukung kegiatan usaha koperasi di berbagai sektor.
Deva mengatakan, pengembangan koperasi perempuan tidak cukup hanya dengan menyediakan akses pembiayaan. Koperasi juga perlu menjaga kedisiplinan pembayaran, tata kelola, serta memastikan dana yang diterima digunakan untuk kegiatan produktif.
"Penguatan koperasi perempuan tidak hanya berbicara mengenai akses terhadap pembiayaan, tetapi juga bagaimana pembiayaan tersebut dimanfaatkan secara produktif, dikelola dengan baik, dan mampu memberikan nilai tambah bagi anggota serta lingkungan sekitarnya," jelasnya.
Selain usaha perempuan, Deva menyoroti potensi ekonomi lokal yang dapat dikembangkan melalui koperasi, seperti pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, serta usaha mikro dan kecil di tingkat desa. Kelembagaan koperasi dapat membantu pelaku usaha menghimpun kegiatan produksi, memperluas akses pasar, dan membangun rantai pasok.
Dia mencontohkan usaha kerajinan tenun dan kegiatan ekonomi masyarakat di Nusa Tenggara Timur (NTT), serta pertanian bunga di Bali. Menurut Deva, pengembangan usaha melalui koperasi perlu menyesuaikan karakteristik dan potensi masing-masing daerah.
Deva juga menyinggung pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Dia mengatakan, kegiatan usaha koperasi desa perlu disesuaikan dengan keunggulan wilayah dan tidak terbatas pada perdagangan kebutuhan pokok.
"Kita memiliki banyak potensi ekonomi di daerah yang bisa dikembangkan melalui koperasi. Ada pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, hingga berbagai produk unggulan masyarakat. Koperasi dapat menjadi wadah untuk mengonsolidasikan potensi tersebut sehingga manfaat ekonominya dapat dirasakan lebih luas oleh anggota dan masyarakat," ungkap Deva.
Dalam forum tersebut, Deva juga mengajak Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), khususnya komunitas perempuan, untuk terlibat dalam pembentukan dan pengembangan koperasi. Kolaborasi dengan organisasi masyarakat dan lembaga pemerintah diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan bagi koperasi perempuan.
"Kami terbuka untuk membangun kolaborasi. Harapannya, semakin banyak kelompok perempuan yang membentuk dan mengembangkan koperasi, sehingga dapat memanfaatkan fasilitas pembiayaan LPDB Koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tambahnya.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, yang juga hadir dalam forum tersebut, menyoroti tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah. Berdasarkan data yang dipaparkannya, tingkat literasi keuangan syariah mencapai 43 persen, sedangkan inklusinya sebesar 13 persen.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal ICMI Andi Yuliani Paris menekankan pentingnya kecakapan perempuan dalam mengelola keuangan di tengah perkembangan layanan digital. Pelaku UMKM perempuan, menurut dia, perlu memahami pembukuan sederhana, pembiayaan usaha, perencanaan keuangan keluarga, serta perlindungan dari risiko penipuan digital.
