Saan Mustopa Wakil Ketua DPR RI menyatakan hingga saat ini pimpinan DPR belum menerima usulan resmi dari anggota terkait penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Gibran Rakabuming Raka Wakil Presiden.
Saan menegaskan, pimpinan DPR masih menunggu adanya usulan dari anggota sebelum mengambil langkah lebih lanjut.
Menurutnya, pengajuan HMP merupakan hak konstitusional anggota DPR yang harus dihormati.
“Sampai hari ini kita belum menerima usulan atau inisiatif HMP dari anggota. Jadi, sampai hari ini kita belum,” kata Saan di gedung Nusantara III Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Dia menjelaskan, apabila nantinya terdapat anggota DPR yang mengajukan HMP dan memenuhi persyaratan, pimpinan DPR akan menindaklanjutinya sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Namun, sebelum diproses lebih jauh, pimpinan DPR akan mengkaji sejumlah aspek, mulai dari argumentasi hingga persyaratan administratif dan dukungan anggota.
“Pertama dari sisi argumentasi. Argumentasi para pengusul mengusulkan yang namanya hak menyatakan pendapat. Itu kan kita akan lihat argumentasinya, akan lihat dasar-dasar hukumnya dan sebagainya,” ujarnya.
Selain argumentasi dan dasar hukum, pimpinan DPR juga akan memeriksa jumlah anggota yang mengusulkan serta sebaran fraksi yang mendukung usulan tersebut.
“Apakah memenuhi syarat dari soal keanggotaan untuk mengusulkan, jumlahnya memenuhi syarat atau tidak? Yang kedua sebaran fraksinya seperti apa? Itu semua akan kita kaji oleh pimpinan,” jelas Saan.
Jika seluruh persyaratan terpenuhi, hasil kajian pimpinan DPR akan dibawa ke Rapat Pimpinan (Rapim), kemudian diteruskan ke Badan Musyawarah (Bamus).
Saan juga menegaskan belum ada pembicaraan di tingkat pimpinan DPR mengenai HMP maupun pernyataan Gibran terkait keinginannya menempuh jalur hukum untuk menguji keabsahan ijazahnya.
Terkait kemungkinan proses HMP berjalan bersamaan dengan langkah hukum Gibran, Saan menilai hal tersebut tidak menjadi persoalan.
“Enggak ada masalah kalau itu. Menurut saya, kan kita juga pasti para anggota juga dasarnya putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Agung,” tuturnya.
Meski demikian, Saan kembali menegaskan bahwa DPR belum bisa memastikan kelanjutan wacana HMP karena hingga saat ini belum ada usulan resmi yang masuk ke pimpinan DPR.
“Jadi kita lihat nanti. Kita kan sampai hari ini belum ada yang mengusulkan. Jadi pimpinan belum menerima usulan dari anggota terkait dengan HMP sampai hari ini,” pungkasnya. (faz/ipg)
