JAKARTA, KOMPAS - Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi meminta majelis hakim menolak seluruh poin nota perlawanan atau eksepsi terdakwa bekas Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim. JPU KPK menilai surat dakwaan sudah memenuhi persyaratan dan seluruh aspek formil serta materiil. Putusan sela perkara dugaan gratifikasi dan pemerasan izin tinggal terbatas Warga Negara Asing terdakwa dijadwalkan pada Kamis, 12 November 2026.
Jaksa menilai seluruh uraian dalam surat dakwaan perkara 92/Pid.Sus-TPK/2026 tanggal 7 Oktober 2026 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan hukum acara pidana.
“Menyatakan perlawanan atau eksepsi yang diajukan oleh Terdakwa Silmy Karim dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa ditolak, atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima,” kata perwakilan jaksa dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).
Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Atep Sopandi dengan hakim anggota, Saptono dan Andi Saputra. Tim jaksa yakni Achmad Husin Madya, Ramaditya Virgiyansyah, Asril, Mochamad Irmansyah, Agus Subagya, Tony Indra, dan Johan Dwi Junianto
Jaksa mendakwa Silmy Karim melanggar Pasal 12 huruf e dan Pasal 12B juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 127 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Dalam sidang dengan agenda mendengar tanggapan JPU, jaksa menanggapi sejumlah poin keberatan Silmy yang menjadi dasar nota pembelaannya (eksepsi). Pada sidang eksepsi, Kamis, (5/11/2026), Silmy keberatan atas tuduhan perbuatannya yang sudah berlangsung sejak 2021, mengingat dirinya baru dilantik sebagai Dirjen Imigrasi pada Januari 2023. Silmy keberatan memikul pertanggungjawaban pidana orang lain sebelum masa ia menjabat.
Jaksa menjawab, uraian mengenai awal mula praktik pungutan pada tahun 2021 harus dibedakan dari pertanggungjawaban pidana terdakwa. Jaksa tidak membebankan perbuatan orang lain sebelum masa jabatan Silmy, melainkan hanya menuntut perbuatan individu yang dilakukannya setelah dilantik pada Januari 2023. Oleh karena itu, penyebutan tahun 2021 tidak membuat surat dakwaan menjadi kabur (obscuur libel).
Jaksa juga menjawab keberatan Silmy pada dakwaan Pasal 12 Huruf e mengenai pemerasan, di mana surat dakwaan mendudukkan Silmy sebagai pihak yang ‘mengetahui dan membiarkan’, bukan memaksa. Jaksa menegaskan, bentuk pemaksaan dilakukan melalui layanan digital aplikasi Molina, aplikasi resmi layanan visa dan izin tinggal daring milik Ditjen Imigrasi.
Modus yang dimaksud merujuk pada aksi pungutan liar para terdakwa menahan proses persetujuan melampaui batas standar operasional agar pemohon terancam denda overstay. Operasi dilanjutkan dengan meminta “uang klik” kepada korban agar proses dilanjutkan.
“Dalam penyertaan, tidak harus semua pelaku melakukan perbuatan yang memenuhi semua unsur pasal, di mana secara keseluruhan perbuatan para pelaku telah memenuhi unsur pasal yang didakwakan,” ujar jaksa.
Melalui skema tersebut, penundaan proses persetujuan pengurusan izin tinggal berujung pada terdakwa memanfaatkan kondisi pemohon yang sedang tertekan untuk memungut uang loket sebesar Rp 1 juta hingga Rp 8 juta per permohonan supaya dokumen segera diproses dan diterbitkan.
Jaksa menepis keberatan Silmy terhadap dakwaan yang dinilai kontradiktif dalam menghitung angka penerimaan. Jaksa menegaskan, penuntut umum tidak menyamakan total akumulasi uang pemerasan yang dikumpulkan bersama-sama oleh para pelaku dengan porsi uang yang dinikmati langsung oleh Silmy.
Berdasarkan surat dakwaan, total uang yang berhasil diperas dari praktik ini sepanjang 2021-2026 mencapai Rp 168,9 miliar, sedangkan porsi uang yang dinikmati Silmy sebesar Rp 1,2 miliar. Uang pemerasan itu ditampung dalam 12 rekening penampung, lalu dibagikan ke sejumlah staf dan pejabat Ditjen Imigrasi.
Para staf dan pejabat tersebut yakni Gusti Bonadiansyah menerima total Rp 50,9 miliar, Juniadi Sri Priambudi Rp 16,3 miliar, Jaya Saputra Rp 6,5 miliar, Bagus Bramantyo Rp 4,2 miliar, Tessar Bayu Setiadi Rp 2,8 miliar, dan Saffar Muhammad Godam Rp 500 juta.
Tim kuasa hukum Silmy sempat mempersoalkan dakwaan gratifikasi penerimaan uang Rp 2,56 miliar dan aset saham senilai Rp 31,38 miliar yang dinilai kabur karena tidak mencantumkan nama pemberi maupun tanggal transaksi. Menjawab hal ini, jaksa mengingatkan bahwa aturan main pembuktian gratifikasi berbeda dengan suap.
"Mengenai siapa pemberinya, berapa kali, dan bagaimana caranya merupakan materi pokok perkara. Unsur yang dimaksud rekan advokat tersebut justru tepat untuk pasal suap, bukan pasal gratifikasi. Unsur gratifikasi menganggap setiap penerimaan berhubungan dengan jabatan adalah suap sepanjang tidak dilaporkan kepada KPK dalam tenggat 30 hari," ujar jaksa.
Gratifikasi tersebut merujuk pada setoran uang tunai dari dana operasional wakil menteri periode Agustus 2025-Mei 2026 senilai Rp 2,56 miliar, serta kepemilikan saham di beberapa perusahaan sekuritas atas nama Silmy Karim senilai Rp 31,38 miliar yang dibeli selama Agustus 2023 hingga September 2025.
Seusai pembacaan tanggapan JPU KPK, majelis hakim menetapkan jadwal putusan sela perkara Silmy jatuh pada Kamis (12/11/2026) mendatang.
