Jakarta, VIVA - Karier Kadivkum Polri, Inspektur Jenderal Polisi Ahrie Sonta Nasution di institusi Polri berakhir setelah Majelis Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).
Putusan tersebut dijatuhkan dalam sidang etik terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh.
Sidang etik terhadap mantan Kadivkum Polri itu digelar Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri pada Selasa (10/11/26). Majelis hakim memutuskan Ahrie Sonta tidak lagi menjadi anggota Korps Bhayangkara.
Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Inspektur Jenderal Polisi Johnny Eddizon Isir mengonfirmasi putusan tersebut dalam konferensi pers di Gedung Propam Polri.
"Sanksi administratif pemberhentian tidak hormat sebagai anggota polri," kata Johnny.
Selain sanksi pemecatan, majelis KKEP juga menyatakan perbuatan Ahrie Sonta sebagai tindakan tercela.
"Terhadap terduga pelanggar AS diputuskan sanksi yang bersifat etika yaitu perilaku pelanggar perbuatan tercela," tutur dia.
Dalam kasus ini, Polri awalnya menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Mereka adalah Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP); Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. 1 Sespim Lemdiklat Polri, Inspektur Jenderal Polisi Eko Hadi Santoso (EH); dan Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution (ASN).
Dalam perkembangan kasus ini, Bareskrim juga menetapkan mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK) Polri, Irjen Pol Slamet Uliandi (SU), sebagai tersangka baru.
Slamet disebut memiliki peran sebagai pembina MC Bareskrim Polri dan pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring Bareskrim Polri pada periode 2010-2019.
