UMP 2027: Ini Formula Kenaikan dan Cara Menghitungnya

Ilustrasi gaji atau upah minimum. (Sumber: Envato/ wirestock)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah telah menetapkan ketentuan baru mengenai penghitungan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2027 melalui Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Dalam aturan tersebut, penghitungan upah minimum mempertimbangkan tiga variabel, yakni pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu atau alfa. Indeks tertentu ditetapkan dalam rentang 0,5 hingga 1.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, mekanisme penghitungan UMP 2027 telah diatur dalam beleid yang diundangkan pada 28 Oktober 2026 tersebut.

"Kan undang-undang barunya sudah keluar," ujar Yassierli saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Ketika ditanya apakah formula penghitungan upah minimum masih sama dengan ketentuan sebelumnya, Yassierli meminta masyarakat merujuk pada aturan terbaru.

Baca Juga: Buruh Bakal Gelar Aksi Kawal Penetapan Upah Minimum 2027

"Sudah ada di undang-undang terkait dengan upah, tinggal dilihat di situ," katanya.

Ketentuan mengenai penghitungan UMP tersebut tercantum dalam Pasal 139 UU Nomor 27 Tahun 2026.

Tiga Variabel Penentu Kenaikan UMP 2027

Berdasarkan Pasal 139 ayat (2), formula penghitungan upah minimum mempertimbangkan tiga variabel utama.

Pertama, pertumbuhan ekonomi. Variabel ini menggambarkan perkembangan aktivitas ekonomi di suatu daerah dan menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan penyesuaian upah minimum.

Kedua, inflasi. Perubahan harga barang dan jasa menjadi pertimbangan karena berkaitan dengan daya beli pekerja dan kebutuhan hidup masyarakat.

Ketiga, indeks tertentu atau alfa. Berdasarkan Pasal 139 ayat (3), indeks tertentu ditetapkan dengan batas bawah 0,5 dan batas atas 1.

Besaran alfa tersebut berpengaruh terhadap hasil penghitungan upah minimum. Semakin tinggi nilai alfa, semakin besar kontribusi komponen pertumbuhan ekonomi dalam formula penghitungan.

Perlu dipahami, rentang alfa 0,5 hingga 1 bukan berarti kenaikan UMP otomatis sebesar 5 hingga 10 persen. 

Baca Juga: Partai Buruh dan KSPI Usulkan Upah Minimum 2027 Naik 7,5-9,5 Persen

Persentase penyesuaian tetap bergantung pada angka inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta ketentuan teknis yang berlaku.

Bagaimana Cara Menghitung Kenaikan UMP 2027?

Untuk memahami mekanisme penghitungan, masyarakat perlu mengetahui bahwa UU Nomor 27 Tahun 2026 belum mencantumkan persamaan matematis secara terperinci.

Pasal 139 ayat (5) mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan upah minimum melalui Peraturan Pemerintah (PP).

Sebagai gambaran, formula yang digunakan dalam PP Nomor 49 Tahun 2025 sebelumnya adalah:

ΔUM = [Inflasi + (PE × α)] × UMt

Keterangan:

• ΔUM: nilai penyesuaian upah minimum.
• Inflasi: tingkat inflasi.
• PE: pertumbuhan ekonomi.
• α: indeks tertentu atau alfa.
• UMt: upah minimum tahun berjalan.

Formula tersebut merupakan ketentuan dalam regulasi sebelumnya, bukan formula final yang dapat dipastikan berlaku untuk UMP 2027.

Baca Juga: BSU 2026 Rp900.000: Data 13,3 Juta Pekerja Masih Difinalisasi, Ini Cara Ceknya

Berikut simulasi menggunakan formula lama dengan asumsi UMP tahun berjalan Rp5 juta, pertumbuhan ekonomi 5 persen, dan inflasi 3 persen.

1. Indeks alfa 0,5

• Persentase penyesuaian: 5,5 persen
• Kenaikan nominal: Rp275.000

2. Indeks alfa 0,75

• Persentase penyesuaian: 6,75 persen
• Kenaikan nominal: Rp337.500

3. Indeks alfa 1

• Persentase penyesuaian: 8 persen
• Kenaikan nominal: Rp400.000

Dari simulasi tersebut, terlihat bahwa perubahan nilai alfa memengaruhi besaran penyesuaian upah minimum.

Namun, angka tersebut bukan proyeksi kenaikan UMP 2027 karena formula teknis berdasarkan UU terbaru masih memerlukan pengaturan lebih lanjut.

Kebutuhan Hidup Layak Menjadi Pembanding

Selain menggunakan formula penghitungan, UU Nomor 27 Tahun 2026 juga menempatkan kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai dasar penentuan upah minimum.

Pasal 139 ayat (1) menyebutkan penghitungan upah minimum dapat menggunakan formula penghitungan upah minimum atau KHL.

Baca Juga: Cara Cek Penerima BSU 2026 di Laman Kemnaker, Ini Panduannya

Selanjutnya, Pasal 139 ayat (4) menegaskan penentuan upah minimum didasarkan pada nilai tertinggi antara hasil formula penghitungan upah minimum dan KHL yang disepakati oleh dewan pengupahan daerah.

Dengan ketentuan tersebut, hasil penghitungan berdasarkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu akan dibandingkan dengan nilai KHL.

Apabila nilai KHL yang disepakati dewan pengupahan daerah lebih tinggi daripada hasil formula, nilai KHL menjadi dasar penentuan upah minimum. Sebaliknya, apabila hasil formula lebih tinggi, hasil formula yang digunakan.

Bagaimana Pemerintah Menentukan Nilai KHL?

Mekanisme penentuan KHL diatur dalam Pasal 138 UU Nomor 27 Tahun 2026.

Lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan statistik bertugas melaksanakan survei kebutuhan hidup layak di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Sebelum survei dilaksanakan, lembaga statistik bersama Dewan Pengupahan Nasional membahas rencana pelaksanaannya.

Pembahasan tersebut mencakup empat hal, yaitu:

1. Jenis komponen kebutuhan hidup layak.
2. Kualitas komponen kebutuhan hidup layak.
3. Lokasi pelaksanaan survei.
4. Waktu pelaksanaan survei.

Setelah survei selesai, hasilnya disampaikan kepada dewan pengupahan daerah sebagai salah satu dasar penyusunan rekomendasi besaran upah minimum kepada gubernur.

Baca Juga: Cara Perbaiki Data Penerima BSU Rp900 Ribu November 2026, Bisa Lewat Ponsel

Dengan demikian, penetapan UMP tidak hanya mempertimbangkan perkembangan ekonomi, tetapi juga kondisi kebutuhan hidup pekerja di masing-masing daerah.

Kapan Besaran Kenaikan UMP 2027 Diumumkan?

Meskipun landasan hukum penghitungan UMP 2027 telah tersedia, besaran kenaikan upah minimum belum dapat dipastikan.

Hal ini karena pemerintah masih perlu menetapkan ketentuan teknis melalui Peraturan Pemerintah sebagaimana diamanatkan Pasal 139 ayat (5).

Sebagai catatan, PP Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan menetapkan rentang alfa 0,50–0,90, berbeda dengan rentang 0,5–1 yang ditetapkan UU Nomor 27 Tahun 2026.

Perbedaan tersebut membuat pengaturan teknis terbaru menjadi penting untuk memastikan mekanisme penghitungan UMP 2027.

Sampai saat ini, belum ada angka resmi mengenai persentase maupun nominal kenaikan UMP 2027 secara nasional. 

Besaran akhirnya masih bergantung pada penerapan ketentuan baru dan proses penetapan di masing-masing daerah. 

Baca Juga: Ini Cara Pengkinian Data BSU 2026 di Situs BPJS Ketenagakerjaan untuk Dapat Bansos Rp900.000

 

Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.

Penulis : Rizky L Pratama Editor : Gading-Persada

Sumber : Kompas TV