jpnn.com, JAKARTA - Rapat koordinasi nasional (rakornas) kedua Asosiasi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja Indonesia (AP3KI) menghasilkan sejumlah rekomendasi.
Dengan rekomendasi ini diharapkan pemerintan bisa menuntaskan masalah P3K, PPPK paruh waktu, dan honorer.
BACA JUGA: Mensesneg Umumkan Seluruh PPPK Paruh Waktu Diangkat ASN Penuh, AP3KI: Takbir!
Ketua Umum AP3KI Nur Baitih mengatakan rakornas II AP3KI bertujuan menjalankan program kerja sebelumnya dan juga menampung aspirasi dari berbagai daerah.
"Alhamdulillah rakornas AP3KI dihadiri empat narasumber yang luar biasa karena memang di bidangnya masing-masing. Jadi, setiap masalah bisa dijawab langsung," kata Nur Baitih kepada JPNN, Selasa (10/11/2026).
BACA JUGA: Hari Ini AP3KI Berulang Tahun, Konsisten Memperjuangkan Nasib PPPK & PPPK Paruh Waktu
Hadir di rakornas tersebut di antaranya H. Mardani Ali Sera, anggota Komisi II DPR RI, Direktur Fasilitas Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah (FKKPPD) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Efrimairiza, Ketua Tim, Kementerian PUPR Mirza Helmidian Khairot, dan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hj. Kurniasih Mufidayati.
Nur Baitih mengatakan lima rekomendasi AP3KI siap disampaikan kepada pemerintah sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi dalam mengambil kebijakan.
BACA JUGA: AP3KI: Tidak Ada Alasan Lagi Pemda Memberhentikan PPPK
"Rekomendasi yang ditandatangani oleh seluruh pengurus DPP, DPW, dan DPD AP3KI serta seluruh narasumber yang hadir ini bukti pengawalan ketat terhadap pengalihan status PPPK penuh waktu ke PNS dan PPPK paruh waktu ke P3K penuh waktu," tutur Nur Baitih.
AP3KI berharap semua regulasi yang pemerintah keluarkan perlu dikawal dengan maksimal agar tidak ada lagi yang tertinggal.
Adapun lima rekomendasi AP3KI sebagai berikut:
1. Peningkatan Kesejahteraan PPPK di Setiap Daerah
- Mendorong kesetaraan TPP/TKD: Meminta pemerintah daerah menyelaraskan regulasi pemberian Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) atau Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) bagi PPPK agar sejalan dan setara dengan PNS pada instansi/jenjang yang sama.
- Standarisasi hak dan perlindungan: Mendorong jaminan perlindungan kesehatan, ketenagakerjaan, bantuan hukum, mendapatkan tunjangan pensiun, serta peningkatan hak-hak kesejahteraan PPPK secara merata tanpa diskriminasi antarwilayah.
2. Percepatan Pengalihan Status PPPK Paruh Waktu Menjadi PPPK Penuh Waktu
- Skema Transisi Terukur: Meminta pemerintah menyusun regulasi dan garis waktu (timeline) yang jelas untuk pengalihan status PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu.
- Alokasi Anggaran: Mendorong pemetaan kebutuhan serta pengalokasian anggaran pusat/daerah yang optimal agar seluruh pegawai yang berstatus paruh waktu dapat diakomodasi menjadi penuh dengan masa transisi maksimal 1 tahun dan selebihnya diangkat menjadi PNS.
3. Afirmatif Pengalihan Status dari PPPK Penuh Waktu Menjadi PNS
- Pertimbangan Masa Pengabdian & Usia: Mendorong adanya regulasi khusus yang memperhitungkan masa kerja/pengabdian serta faktor usia kritis sebagai kriteria afirmatif dalam pengalihan status PPPK Penuh Waktu menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengingat banyaknya kekosongan formasi PNS di daerah.
- Jalur Karier Berkelanjutan: Menyediakan mekanisme seleksi/transisi yang adil dan berkelanjutan bagi aparatur yang telah mendedikasikan pengabdian panjang bagi negara.
4. Penuntasan Penataan Tenaga Database BKN dan Non-Database Menjadi ASN
- Penyelesaian Tenaga Terdata: Mendorong Pemerintah (KemenPANRB dan BKN) untuk menyelesaikan penataan 100% tenaga honorer/non-ASN yang tercantum dalam database BKN agar seluruhnya diangkat menjadi ASN.
- Solusi bagi tenaga non-database: AP3KI berkomitmen mendorong adanya skema penyelesaian yang inklusif dan berkeadilan bagi tenaga non-ASN yang belum terdaftar dalam database BKN namun secara riil telah aktif mengabdi di instansi pemerintah.
5. Pengawalan Penuntasan Permasalahan Petugas Irigasi
- Pengawalan Tuntas: AP3KI berkomitmen penuh mengawal proses penyelesaian status kepegawaian dan perlindungan hak-hak petugas irigasi di seluruh Indonesia sampai tuntas.
- Koordinasi Lintas Kementerian: Membangun koordinasi intensif dengan Kementerian PUPR, Kemendagri, dan KemenPANRB untuk memastikan regulasi kepegawaian bagi petugas operasional dan pemeliharaan irigasi terakomodasi secara pasti dan layak. (esy/jpnn)
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Mesyia Muhammad
