Jakarta, VIVA - Polri akhirnya menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Inspektur Jenderal Polisi Ahrie Sonta Nasution. Keputusan pemecatan tersebut diambil melalui sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) pada Selasa (10/11/2026).
Sidang etik itu digelar terkait dugaan pelanggaran dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh.
Dalam putusannya, majelis menyatakan Ahrie melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Pelanggaran tersebut mencakup Pasal 5 ayat (1) huruf c dan e, Pasal 8 huruf c, serta Pasal 11 huruf a dan b mengenai etika kelembagaan.
Atas pelanggaran itu, Ahrie dijatuhi sanksi etika berupa pernyataan bahwa perbuatannya tercela. Ia juga dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri.
"Diputuskan sanksi perilaku melanggar sebagai perbuatan tercela, sanksi administratif pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri," kata Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa malam.
- Foe Peace/VIVA
Isir menjelaskan, sejumlah saksi yang sebelumnya telah diperiksa Bareskrim turut dihadirkan dalam persidangan tersebut.
Sidang KKEP dipimpin Kalemdiklat Polri Komjen Rudi Darmoko sebagai ketua tim. Sementara itu, posisi wakil ketua dijabat Irjen Pol Roma Hutajulu.
Dalam perkara ini, Polri sebelumnya menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso (EH), serta Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution (ASN).
Dalam perkembangan penyidikan, Bareskrim kembali menetapkan mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK) Polri Irjen Pol Slamet Uliandi (SU) sebagai tersangka.
Listyo Sigit dan Dua Jenderal Lain Menyusul
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir memastikan para tersangka lain juga akan menjalani proses sidang kode etik profesi Polri.
"Proses penyidikan terkait dengan dugaan illegal tapping, ilegal akses, dan penghapusan atau perusakan data elektronik, itu pun sedang berjalan,"
