Oleh: Najamuddin Arfah, SE., M.Si., CTT*
”Semua bank pemerintah, bank swasta, dan semua fintech termasuk Shopee, Lazada, GoTo dan sebagainya harus ikut pungut dan harus setor pajak yang selama ini tidak dipungut… mulai 9 November 2026.”
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia, Hashim Djojohadikusumo, dalam forum Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin Indonesia 2026 yang digelar di Jakarta pada akhir Oktober 2026 lalu. Pernyataan tersebut, yang mengacu pada tenggat waktu pemungutan mulai 9 November 2026 itu kemudian membuat publik jadi heboh. Ia menyebar liar di berbagai portal berita nasional dan mendominasi lini masa media sosial. Di warung kopi, pasar tradisional, hingga grup WhatsApp, orang-orang mendadak ribut.
Narasi yang beredar di bawah kian mengkhawatirkan, mulai 9 November kemarin, uang kiriman untuk orang tua di kampung, transfer antarbank, sampai belanja harian di pasar lolak bakal kena potong pajak secara sepihak. Ini sebenarnya penanda, bahwa batin ekonomi warga saat ini memang lagi megap-megap.
Pemerintah kemudian sigap melakukan klarifikasi, melalui Direktorat Jenderal Pajak kemudian menggelar jumpa pers untuk meluruskan, bahwa sasaran aturan itu murni Pajak Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) dan sama sekali bukan memotong transfer individu atau perorangan. Namun klarifikasi itu terkesan tenggelam, orang telanjur panik duluan. Alasannya jelas, ketika dompet rakyat lagi tipis, rasa takut pasti bergerak jauh lebih cepat ketimbang penjelasan dari pemerintah yang kadang rumit dipahami.
Mengapa Publik Begitu Mudah Cemas?
Untuk memahami akar persoalan ini, kita tidak bisa melihatnya sekadar sebagai misinformasi di media sosial. Buku-buku ekonomi klasik telah menggambarkan manusia sebagai makhluk super rasional yang selalu tenang dan memegang data lengkap sebelum bersikap. Namun faktanya, dunia ekonomi sehari-hari tak selalu berjalan seperti itu. Teori rasionalitas terbatas (bounded rationality) dari Herbert Simon jauh lebih jitu memotret keseharian kita. Mana sempat warga membedah draf Peraturan Menteri Keuangan kalau kepalanya sudah diisi oleh bagaimana memikirkan harga beras naik dan cicilan yang menumpuk? Begitu mendengar isu “pajak transfer”, orang langsung mengambil jalan pintas berpikir (heuristik). Otak manusia punya batas, dan dalam situasi terhimpit, kita secara otomatis memilih skenario paling buruk demi menyelamatkan sisa uang di saku.
Kecemasan itu kian beralasan karena selaras dengan tekanan objektif di lapangan. Catatan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan inflasi nasional bertengger di angka 3,23 persen secara tahunan (year-on-year), dengan beban paling berat dirasakan pada kelompok makanan dan minuman. Tekanan itu makin telak saat Survei Konsumen Bank Indonesia merekam Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) melorot dari 109,4 ke level 107,5. Wajar kalau kepala keluarga langsung cemas begitu mendengar kata “pajak digital”, ia bahkan jadi curiga, kebijakan ini sebagai akal-akalan negara untuk mengambil sisa tabungan mereka.
Selain riuhnya media sosial yang memproduksi kebisingan perilaku (behavioral noise) setiap detik, hukum loss aversion langsung turut mengambil peran. Manusia itu pada dasarnya jauh lebih sakit kehilangan uang ketimbang senang saat mendapatkannya.
Dampak di Akar Rumput
Panik massal yang tersulut dari hulu informasi pada akhirnya tidak berhenti sebagai wacana di dunia maya, melainkan bermutasi menjadi aksi nyata di sektor riil. Gelombang kecemasan ini memicu perubahan perilaku mikro yang tak terlihat paling dalam tiga bentuk utama.
Pertama, efek availability heuristic. Pengalaman pahit menanggung beban hidup sehari-hari membuat warga dengan mudah percaya bahwa mereka sedang diincar oleh pungutan baru. Berita-berita miring yang berseliweran di gawai memperkuat memori buruk itu setiap detik.
Kedua, munculnya respons kecenderungan memilih uang tunai (cash preference) secara mendadak. Demi menghindari risiko potongan gaib yang belum jelas ujung pangkalnya, sebagian pedagang kecil dan warga biasa mulai mengerem transaksi non-tunai. Padahal, data Statistik Sistem Pembayaran Bank Indonesia mencatat volume transaksi uang elektronik dan QRIS selama ini konsisten tumbuh di atas 20 persen secara tahunan (year-on-year). Kepanikan ini jelas mengancam laju inklusi keuangan.
Ketiga, kepercayaan terhadap ekosistem digital mulai retak. Kanal pembayaran yang tadinya diandalkan sebagai simbol kemudahan mendadak dicurigai sebagai jebakan biaya baru. Para pelaku UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi digital mendadak mengambil posisi aman, membuat perputaran uang di bawah ikut macet.
Tata Ulang Komunikasi Kebijakan
Kepanikan digital jelang akhir tahun ini semestinya dibaca secara konstruktif sebagai momentum evaluasi tata kelola komunikasi fiskal di tanah air. Persoalan utamanya bukan terletak pada substansi aturan perpajakan itu sendiri, yang secara legal-formal memang bertujuan merapikan kepatuhan transaksi digital lintas batas, melainkan pada buruknya komunikasi informasi antara negara dan warganya.
Masyarakat kita pada dasarnya taat asas dan sama sekali tidak anti-pajak. Namun, ketika sebuah kebijakan strategis dilempar ke ruang publik tanpa sosialisasi yang membumi, ketimpangan antara niat birokrasi dan persepsi warga akan terjadi. Mengandalkan siaran pers reaktif atau melontarkan ancaman sanksi bagi penyebar berita bohong tidak akan pernah cukup untuk meredam kegelisahan kolektif.
Oleh karena itu, edukasi publik harus diletakkan sebagai fondasi utama setiap perumusan kebijakan ekonomi. Otoritas fiskal perlu menerjemahkan aturan teknis yang kaku ke dalam bahasa yang transparan, mudah dicerna, dan menyentuh kanal-kanal komunikasi masyarakat di tingkat akar rumput. Sebab, di era ekonomi modern, kecanggihan infrastruktur digital tidak akan ada artinya jika negara gagal merawat nalar publik dan memelihara kepercayaan rakyatnya. (*)
*Penulis adalah Alumni S2 Ekonomi Pembangunan Univ. Hasanuddin/ Analis Ekonomi dan Pemerhati Ekonomi Perilaku
