Indonesia menjadi satu dari lima negara percontohan Climate Implementation Bridge (BRIDGE). Inisiatif program dari Turki -- pemegang presidensi konferensi iklim global COP31 -- ini bertujuan membantu negara mengubah komitmen iklim menjadi proyek konkret yang siap memperoleh pendanaan.
Presiden COP31 yang adalah Menteri Lingkungan, Urbanisasi, dan Perubahan Iklim Turki Murat Kurum mengatakan, BRIDGE bertujuan menghubungkan proyek yang membutuhkan pendanaan dengan investor. Inisiatif ini juga akan mempertemukan negara yang membutuhkan teknologi dengan pihak yang mampu menyediakannya.
“Itu tujuan dari Climate Implementation Bridge. Kami akan menempatkan sumber daya di tempat yang dibutuhkan dan tanggung jawab di tempat yang memiliki kapasitas untuk bertindak,” kata Kurum dalam pidato pembukaan COP31, Senin (9/11).
BRIDGE tidak dijalankan dengan membentuk mekanisme pembiayaan, lembaga pelaksana, atau platform koordinasi baru. Mengutip laman resmi COP31, inisiatif ini justru memanfaatkan dan memperkuat sistem yang sudah ada. Presidensi COP31 menggandeng United Nations Development Programme (UNDP) sebagai mitra pelaksana.
Dalam pelaksanaannya, BRIDGE bekerja sama dengan pemerintah, organisasi internasional, bank pembangunan, lembaga pengelola dana iklim, dan sektor swasta.
“Inisiatif BRIDGE dari Kepresidenan COP31, dengan mitra pelaksana UNDP, menawarkan dukungan implementasi kepada negara untuk membantu mengubah prioritas iklim dan pembangunan mereka menjadi portofolio proyek yang siap didanai,” demikian dikutip dari laman resmi COP31.
Dukungan BRIDGE diberikan berdasarkan permintaan negara. Artinya, negara menentukan kebutuhan dan proyek yang ingin dikembangkan. Dukungan yang diberikan kemudian disesuaikan dengan kondisi, kapasitas, dan prioritas pembangunan nasional masing-masing.
Dalam prosesnya, BRIDGE membantu menerjemahkan komitmen iklim negara, seperti dokumen Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional (Nationally Determined Contributions/NDC) dan Rencana Adaptasi Nasional (National Adaptation Plan/NAP), menjadi portofolio proyek yang konkret dan memenuhi persyaratan investor.
“Janji-janji abstrak dihubungkan dengan proyek-proyek terstruktur yang memenuhi persyaratan investor publik dan swasta,” demikian dikutip dari laman resmi COP31. Meski demikian, BRIDGE tidak menjamin proyek yang disiapkan akan langsung memperoleh pendanaan.
Selain membantu menyiapkan proyek, BRIDGE juga ditujukan untuk memperkuat kapasitas negara dalam menjalankan komitmen iklim. Dukungan dapat mencakup pengelolaan data, pemodelan, dan koordinasi antarlembaga. Inisiatif ini juga diharapkan membantu negara mengidentifikasi hambatan pelaksanaan proyek dan memanfaatkan dukungan internasional secara lebih efektif.
Kehadiran BRIDGE antara lain dilatarbelakangi besarnya kebutuhan pendanaan iklim negara berkembang. Dalam COP29 di Azerbaijan, negara-negara menyepakati target pendanaan iklim bagi negara berkembang minimal US$300 miliar per tahun hingga 2035. Mereka juga mendorong peningkatan pendanaan dari seluruh sumber publik dan swasta hingga setidaknya US$1,3 triliun per tahun.
Kepresidenan COP31 mengumumkan lima negara percontohan pertama BRIDGE dalam rangkaian New York Climate Week pada September lalu. Selain Indonesia, empat negara lainnya adalah Ethiopia, Fiji, Pakistan, dan Uzbekistan.
Masukan dari kelima negara tersebut akan digunakan untuk menyempurnakan pelaksanaan BRIDGE sebelum inisiatif ini diperluas ke negara peserta lainnya.
BRIDGE menyasar negara berkembang, negara kepulauan kecil berkembang (small island developing states/SIDS), serta negara-negara kurang berkembang (least developed countries/LDCs). Sejumlah negara lain disebut telah menunjukkan minat untuk terlibat.
Apa Respons Indonesia?Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Kementerian Lingkungan Hidup, Ary Sudijanto, menyambut positif inisiatif BRIDGE. Hal itu disampaikan Ary dalam forum PBB saat pengumuman lima negara percontohan pada September lalu.
“Bagi Indonesia, BRIDGE akan memberikan nilai tambah dengan memperkuat koordinasi dan menjembatani kebutuhan implementasi negara-negara dengan dukungan internasional yang relevan, termasuk melalui keterlibatan berbagai mitra pembangunan dan lembaga keuangan,” ujarnya.
Ary berharap pelaksanaan BRIDGE tetap berangkat dari kebutuhan masing-masing negara dan menghormati kewenangan setiap negara dalam menentukan prioritas pembangunan serta kebijakan nasional.
Ia menyebut partisipasi Indonesia dapat dipertimbangkan secara positif dengan memperhatikan masukan kementerian sektoral terkait, khususnya yang menangani ketenagalistrikan dan energi, serta ketersediaan program aksi iklim yang dapat diakomodasi dalam pelaksanaan BRIDGE.
