JAKARTA – Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menolak nota perlawanan yang disampaikan kubu mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Silmy Karim.
"Menyatakan perlawanan atau eksepsi yang dilakukan oleh terdakwa dan tim advokat terdakwa Silmy Karim dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima," kata JPU saat membacakan tanggapan atas nota perlawanan yang diajukan kubu Silmy Karim di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (11/10/2026).
Jaksa meyakini surat dakwaan tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 Ayat (2) dan Ayat (3) KUHAP. "Menyatakan sidang pemeriksaan perkara pidana dengan terdakwa Silmy Karim dilanjutkan berdasarkan surat dakwaan penuntut umum nomor 92/Tut.01.04/24/10/2026 tanggal 7 Oktober 2026," sambungnya.
Baca Juga:Kenapa Banyak Jalan di Jakarta Pakai Nama Pahlawan?Salah satu poin yang ditanggapi jaksa terkait pernyataan Silmy yang menyebutkan tidak pernah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Menurut jaksa, tertangkap tangan bukanlah unsur tindak pidana yang didakwakan.
Jaksa melanjutkan pihaknya akan membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan melalui alat bukti yang sah dalam pemeriksaan pokok perkara.
"Adapun persoalan mengenai proses kedatangan terdakwa ke gedung KPK maupun ada tidaknya tindakan penangkapan merupakan persoalan hukum acara yang harus dinilai berdasarkan fakta dan dokumen tindakan hukum yang bersangkutan," ucapnya.
"Oleh karenanya, terdakwa tidak dapat mencampuradukkan persoalan mengenai keadaan tertangkap tangan dengan persoalan pembuktian unsur pidana yang menjadi dasar dakwaan," imbuhnya.
