Pantau - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan mekanisme konstitusional penggantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka apabila mengundurkan diri dari jabatannya.
Yusril mengatakan bahwa pengisian kekosongan jabatan wakil presiden harus dilakukan sesuai ketentuan konstitusi dengan melibatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Presiden Republik Indonesia.
Dalam mekanisme tersebut, MPR berwenang memilih wakil presiden baru dari dua calon yang diajukan Presiden Prabowo Subianto apabila jabatan wakil presiden mengalami kekosongan.
Yusril menjelaskan bahwa MPR akan melaksanakan pemilihan wakil presiden pengganti dalam waktu paling lambat 60 hari sejak menerima surat Presiden yang memuat dua nama calon beserta dokumen persyaratan pencalonannya.
"Kalau misalnya Pak Wakil Presiden itu mengundurkan diri, berhenti begitu, memang MPR akan menyurati Pak Presiden untuk mengajukan dua calon wakil presiden yang baru disertai dengan berkas-berkas persyaratan pencalonannya dan MPR akan mengadakan pemilihan dalam waktu 60 hari sejak diterima surat dari Pak Presiden itu," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.
Yusril Jelaskan Tahapan Pengunduran Diri dan Pemilihan Wakil Presiden BaruYusril menerangkan bahwa proses penggantian wakil presiden diawali dengan penyampaian surat pengunduran diri secara tertulis kepada MPR.
Setelah menerima surat tersebut, MPR akan menindaklanjuti proses pengunduran diri sekaligus memberitahukan kepada Presiden mengenai kekosongan jabatan wakil presiden.
MPR kemudian meminta Presiden mengajukan dua nama calon wakil presiden pengganti untuk mengikuti proses pemilihan sesuai ketentuan konstitusi.
"Jadi kalau misalnya tidak menolak kan nanti harus ada pernyataan tertulislah dari Pak Wakil Presiden yang ditujukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat," ujarnya.
Menurut Yusril, MPR dapat menyelenggarakan sidang untuk menindaklanjuti pengunduran diri tersebut dan memproses permintaan pengajuan dua calon pengganti kepada Presiden.
Kedua calon yang diajukan Presiden harus dilengkapi dokumen serta persyaratan pencalonan sebelum mengikuti pemilihan yang diselenggarakan MPR.
Meskipun menjelaskan kemungkinan mekanisme tersebut, Yusril menegaskan bahwa Gibran Rakabuming Raka hingga saat ini masih sah menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
Ia memastikan belum terjadi kekosongan jabatan karena Gibran masih menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam pemerintahan.
"Kalau berhenti tidak, diberhentikan tidak, ya namanya tetap dia jadi wakil presiden," kata Yusril.
Putusan MA dan MK Tidak Otomatis Menggugurkan Jabatan GibranYusril juga menanggapi persoalan putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan kedudukan Gibran sebagai wakil presiden.
Menurutnya, putusan kedua lembaga peradilan tersebut tidak secara otomatis menggugurkan status Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
Namun, Yusril menilai putusan MA tetap perlu diperhatikan dan dicermati secara serius karena memuat pertimbangan hukum yang berkaitan dengan persoalan penting dalam kehidupan demokrasi Indonesia.
Berdasarkan penafsirannya, persoalan yang muncul dari putusan tersebut dapat mengarah pada dua kemungkinan, yakni wakil presiden mengundurkan diri atau diberhentikan melalui mekanisme yang berlaku.
"Jadi masalahnya memang serius kalau kita baca putusan dari Mahkamah Agung itu. Sehingga kalau saya menafsirkan sih sebenarnya seperti punya pilihan. Apakah berhenti ataukah memang diberhentikan. Tapi kita lihatlah apa perkembangan yang akan terjadi pada hari-hari selanjutnya," katanya.
Yusril menegaskan bahwa kedua kemungkinan tersebut masih merupakan penjelasan dari perspektif hukum dan bukan kepastian mengenai masa depan jabatan Gibran.
Yusril Sudah Berikan Penjelasan Hukum kepada Presiden PrabowoYusril mengungkapkan bahwa dirinya telah memberikan penjelasan secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai aspek hukum dan implikasi putusan MA serta MK yang berkaitan dengan persoalan tersebut.
Penjelasan tersebut mencakup berbagai persoalan hukum yang muncul serta kemungkinan konsekuensinya terhadap kedudukan wakil presiden dalam pemerintahan.
"Saya sudah memberikan penjelasan saja, beliau mengerti, ya sudah," ujarnya.
Yusril selanjutnya meminta masyarakat menunggu perkembangan terkait kemungkinan pengunduran diri Gibran maupun proses politik yang dapat berlangsung di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan MPR.
Ia menekankan bahwa seluruh penjelasannya merupakan gambaran mengenai mekanisme hukum yang berlaku apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden.
Menurutnya, perkembangan politik dan keputusan yang mungkin diambil oleh pihak terkait belum dapat dipastikan.
"Jadi itu dari segi normatifnya seperti itu. Apa yang akan terjadi pada hari-hari mendatang kita tunggu aja perkembangannya. Saya enggak mau mendahului keadaan," ucap Yusril.
