JAKARTA, KOMPAS.TV- Siapa yang akan menggantikan posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming berhenti atau dimakzulkan? Istana membenarkan bahwa Gibran telah menyampaikan keinginannya untuk mundur dari jabatan Wakil Presiden kepada Presiden RI Prabowo Subianto dalam pertemuan selama 2,5 jam pada Selasa pagi (10/11/2026).
Hal ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana, Jakarta, Selasa (10/11).
"Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden, bersama dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri," kata Prasetyo.
Baca Juga: Ramai Dikabarkan Mundur, Gibran Dampingi Prabowo pada Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional
Gibran menyampaikan hal tersebut saat menemui Presiden Prabowo pada pagi hari tadi. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo tidak menolak keinginan Gibran untuk mundur.
Namun, Prabowo juga memberikan saran-saran kepada Gibran sehingga membuat eks Wali Kota Solo itu kembali meminta waktu untuk membuktikan kebenaran soal polemik ijazahnya. Lantas, siapa yang berhak menggantikan posisi Wapres jika mundur atau dimakzulkan?
Siapa yang Akan Gantikan Wapres?Melansir laman resmi Badan Pembinaan Hukum Nasional, aturan tersebut tertuang dalam Pasal 8 ayat (2), yang memberikan kewenangan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk memilih wapres baru apabila terjadi kekosongan jabatan. Dengan demikian, posisi wapres yang kosong tidak otomatis diisi oleh menteri, ketua partai politik, ataupun tokoh yang ditunjuk langsung oleh presiden.
Ketentuan mengenai pengisian jabatan wapres yang kosong tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
"Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden."
Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat dua lembaga negara yang memiliki peran penting dalam proses penggantian wapres, yakni presiden dan MPR. Presiden memiliki kewenangan mengusulkan dua nama calon wapres.
Sementara itu, MPR memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan sidang dan memilih satu dari dua calon yang diajukan tersebut. Presiden tidak bisa secara sepihak menunjuk seseorang untuk langsung menduduki jabatan wapres. Dua nama yang diusulkan harus melalui proses pemilihan di MPR.
Baca Juga: Santer Kabar Gibran Mengundurkan Diri di Tengah Wacana Pemakzulan, Andi Azwan: Buat Apa Mundur?
Aturan tersebut juga memberikan batas waktu paling lama 60 hari bagi MPR untuk menyelenggarakan sidang pemilihan wapres sejak terjadi kekosongan jabatan.
Mekanisme ini berlaku apabila jabatan wapres kosong karena berbagai alasan, termasuk meninggal dunia, mengundurkan diri, diberhentikan, maupun tidak dapat menjalankan kewajibannya.
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Switzy Sabandar Editor : Gading-Persada
Sumber : Kompas TV
- Siapa pengganti jika wapres gibran mundur
- Wapres gibran
- gibran berhenti
