Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) buka suara terkait kerja sama publikasi yang menjadi sorotan setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap sejumlah kontrak pengadaan jasa influencer yang dikaitkan dengan perusahaan milik Raffi Ahmad, yakni PT Rans Animasi Indonesia.
Dalam keterangan resmi yang diterima kumparan pada Selasa (10/11), KKP mengatakan menghargai perhatian dan masukan publik terkait kerja sama tersebut.
“Hal ini menjadi bahan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan komunikasi publik berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku,” bunyi keterangannya.
KKP menjelaskan, publikasi merupakan salah satu tugas dan fungsinya untuk menyampaikan kebijakan, program, serta capaian kinerja kepada masyarakat, khususnya terkait pelaksanaan program prioritas kementerian.
Untuk menjalankan fungsi tersebut, KKP menerapkan strategi komunikasi multiplatform dengan melibatkan berbagai kanal, mulai dari influencer hingga media massa cetak, televisi, dan digital.
“Strategi komunikasi KKP dilakukan secara multiplatform, tidak hanya melalui influencer, tetapi juga media massa baik cetak, televisi hingga media digital, dan berbagai kanal komunikasi lainnya untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah,” jelas KKP.
Terkait pemilihan mitra, kementerian mempertimbangkan jumlah pengikut, tingkat engagement, jangkauan audiens, hingga persebaran pengikut di berbagai wilayah Indonesia. Kriteria tersebut disesuaikan dengan cakupan program KKP yang bersifat nasional.
“Hal ini disesuaikan dengan cakupan program-program KKP yang bersifat nasional sehingga diharapkan penyampaian informasi dapat menjangkau masyarakat di berbagai wilayah Indonesia secara lebih efektif,” tulis KKP.
Lebih lanjut, KKP menyebut pengadaan jasa publikasi dilakukan melalui perusahaan atau badan usaha penyedia jasa komunikasi. Pelaksanaannya mencakup pemanfaatan jaringan distribusi serta kolaborasi dengan sejumlah kreator konten.
Menurut KKP, keterlibatan sejumlah kreator memungkinkan penyampaian pesan kepada kelompok audiens yang berbeda karena masing-masing memiliki karakteristik dan tingkat engagement tersendiri.
“Kerja sama tersebut mencakup pemanfaatan jaringan distribusi dan kolaborasi dengan sejumlah kreator konten. Masing-masing kreator memiliki karakteristik audiens dan tingkat engagement yang berbeda sehingga dapat saling melengkapi,” terangnya.
Kolaborasi tersebut, menurut KKP, diperlukan untuk menyesuaikan penyampaian pesan dengan preferensi masyarakat dalam mengkonsumsi informasi.
“Kolaborasi dengan berbagai mitra publikasi diperlukan untuk menjangkau kelompok masyarakat dengan preferensi konsumsi informasi yang berbeda-beda. Dengan demikian, pesan mengenai kebijakan dan program prioritas KKP dapat disampaikan melalui pendekatan yang lebih relevan dan menjangkau masyarakat secara lebih luas,” tutup KKP.
ICW Temukan Tiga Paket Pengadaan Jasa Influencer di KKPSebelumnya, ICW mencatat adanya delapan paket pengadaan jasa publikasi yang melibatkan perusahaan Raffi Ahmad di dua kementerian dalam periode 2024 hingga 2026. Data tersebut diperoleh dari penelusuran ICW terhadap portal pengadaan barang dan jasa milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), data.inaproc.id. Jika diakumulasikan, nilai seluruh paket pengadaan itu mencapai Rp 14.696.955.002 atau sekitar Rp 14,69 miliar.
Dari total tersebut, tiga paket pengadaan berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan nilai keseluruhan Rp 10.796.955.000.
Dua di antaranya tercatat pada 2025. Pertama, paket pengadaan jasa influencer engagement oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut dengan nilai Rp 3.596.955.000. Kedua, paket serupa yang diadakan Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya untuk pembangunan BINS senilai Rp 3,6 miliar.
Kemudian, pada 2026, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap tercatat memiliki paket pengadaan jasa publikasi influencer untuk program Kampung Nelayan Merah Putih di Cemaga Utara, Natuna, dengan nilai Rp 3,6 miliar.
Sementara itu, lima paket pengadaan lainnya berasal dari satuan kerja Museum dan Cagar Budaya di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2024.
Pengadaan tersebut meliputi penayangan video melalui kanal YouTube Rans Entertainment senilai Rp 452.698.902. Ada pula paket publikasi Instagram Reels melalui akun @raffinagita1717 sebesar Rp 205.893.300 dan Instagram Story pada akun yang sama senilai Rp 575.655.000.
Selain publikasi melalui media sosial, terdapat pengadaan jasa kehadiran dalam acara (event attendance) dengan nilai Rp 2.521.329.200. Sementara itu, paket penayangan konten melalui akun TikTok @raffinagita1717 tercatat sebesar Rp 144.423.600.
Jika digabungkan, nilai lima paket pengadaan dari Kemendikbudristek dan tiga paket dari KKP tersebut mencapai Rp 14.696.955.002 atau sekitar Rp 14,69 miliar.
