Jakarta (ANTARA) - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memperkuat kolaborasi antar-pemangku kepentingan untuk menjaga keberlangsungan industri penyiaran nasional serta memperkuat ketahanan informasi di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital.
Ketua KPI Pusat Muhammad Hasrul Hasan mengatakan industri penyiaran konvensional seperti televisi dan radio saat ini menghadapi tantangan akibat pergeseran tren konsumsi informasi masyarakat dan pergeseran belanja iklan dari media konvensional ke platform digital.
"Kita menyadari bahwa kondisi industri penyiaran saat ini sedang menghadapi situasi tentu yang tidak mudah. Perubahan perilaku masyarakat dalam mengakses informasi dan hiburan, lalu secara bisnis pergeseran belanja iklan yang dulunya teman-teman ke televisi dan radio sekarang dibagi ke platform digital," kata Hasrul di Jakarta, Selasa.
Hasrul menyampaikan hal tersebut dalam acara pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Komisi Penyiaran Indonesia 2026.
Baca juga: Menkomdigi minta KPI adaptasi dengan perubahan lanskap media
Ia menegaskan bahwa sesuai amanah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, peran KPI tidak sebatas mengawasi dan menjatuhkan sanksi atas pelanggaran isi siaran, melainkan turut menjaga keberlanjutan ekosistem usaha media.
"KPI tidak hanya untuk melakukan pengawasan serta menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran di siaran. Namun, KPI juga memiliki tanggung jawab untuk turut menjaga iklim usaha penyiaran yang sehat, adil, dan berkelanjutan," ujarnya.
Menurut Hasrul, di tengah maraknya arus disinformasi dan dinamika teknologi, lembaga penyiaran memegang posisi strategis untuk menghadirkan informasi yang faktual dan menenangkan publik.
"Di tengah derasnya arus informasi, disinformasi, perkembangan teknologi, dan situasi kebencanaan, penyiaran tentu memiliki peran yang strategis dalam menghadirkan informasi yang benar, faktual, dan menenangkan masyarakat," tutur Hasrul.
Ia menambahkan, tanggung jawab tersebut tidak dapat dijalankan oleh KPI sendirian, melainkan membutuhkan sinergi erat bersama pemerintah, lembaga penyiaran, KPI Daerah (KPID), akademisi, serta masyarakat.
Terlebih, saat ini tengah bergulir pembahasan Revisi UU Penyiaran di DPR RI guna menciptakan regulasi yang adaptif, berkeadilan, dan merespons perkembangan industri media.
"Tujuan kita tetap satu, yakni menghadirkan penyiaran yang sehat, berkualitas, berdaya saing, dan tentu berpihak pada kepentingan publik," tegasnya.
Baca juga: KPI Pusat fokus berupaya menciptakan ekosistem penyiaran sehat
Baca juga: KPI ajak masyarakat kritis atas informasi tak valid di media sosial
Baca juga: KPI minta TV dan radio utamakan akurasi dalam pemberitaan bencana
Ketua KPI Pusat Muhammad Hasrul Hasan mengatakan industri penyiaran konvensional seperti televisi dan radio saat ini menghadapi tantangan akibat pergeseran tren konsumsi informasi masyarakat dan pergeseran belanja iklan dari media konvensional ke platform digital.
"Kita menyadari bahwa kondisi industri penyiaran saat ini sedang menghadapi situasi tentu yang tidak mudah. Perubahan perilaku masyarakat dalam mengakses informasi dan hiburan, lalu secara bisnis pergeseran belanja iklan yang dulunya teman-teman ke televisi dan radio sekarang dibagi ke platform digital," kata Hasrul di Jakarta, Selasa.
Hasrul menyampaikan hal tersebut dalam acara pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Komisi Penyiaran Indonesia 2026.
Baca juga: Menkomdigi minta KPI adaptasi dengan perubahan lanskap media
Ia menegaskan bahwa sesuai amanah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, peran KPI tidak sebatas mengawasi dan menjatuhkan sanksi atas pelanggaran isi siaran, melainkan turut menjaga keberlanjutan ekosistem usaha media.
"KPI tidak hanya untuk melakukan pengawasan serta menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran di siaran. Namun, KPI juga memiliki tanggung jawab untuk turut menjaga iklim usaha penyiaran yang sehat, adil, dan berkelanjutan," ujarnya.
Menurut Hasrul, di tengah maraknya arus disinformasi dan dinamika teknologi, lembaga penyiaran memegang posisi strategis untuk menghadirkan informasi yang faktual dan menenangkan publik.
"Di tengah derasnya arus informasi, disinformasi, perkembangan teknologi, dan situasi kebencanaan, penyiaran tentu memiliki peran yang strategis dalam menghadirkan informasi yang benar, faktual, dan menenangkan masyarakat," tutur Hasrul.
Ia menambahkan, tanggung jawab tersebut tidak dapat dijalankan oleh KPI sendirian, melainkan membutuhkan sinergi erat bersama pemerintah, lembaga penyiaran, KPI Daerah (KPID), akademisi, serta masyarakat.
Terlebih, saat ini tengah bergulir pembahasan Revisi UU Penyiaran di DPR RI guna menciptakan regulasi yang adaptif, berkeadilan, dan merespons perkembangan industri media.
"Tujuan kita tetap satu, yakni menghadirkan penyiaran yang sehat, berkualitas, berdaya saing, dan tentu berpihak pada kepentingan publik," tegasnya.
Baca juga: KPI Pusat fokus berupaya menciptakan ekosistem penyiaran sehat
Baca juga: KPI ajak masyarakat kritis atas informasi tak valid di media sosial
Baca juga: KPI minta TV dan radio utamakan akurasi dalam pemberitaan bencana
