KPK memeriksa Plt Bupati Pemalang, Nurkhole, terkait kasus dugaan pemerasan dengan tersangka Bupati Pemalang nonaktif, Anom Widiyantoro. Dalam pemeriksaan ini, KPK mengusut biaya politik yang dikeluarkan Anom.
"Dalam lanjutan perkara Pemalang, hari ini Plt Bupati didalami pengetahuannya berkaitan dengan modal politik yang dibutuhkan oleh bupati saat itu," terang Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).
"Sehingga ini juga mengonfirmasi dari saksi-saksi sebelumnya terkait dengan kebutuhan biaya kampanye oleh Bupati, yang kemudian ada kaitannya soal dugaan penerimaan-penerimaan yang dilakukan oleh Bupati," lanjutnya.
Nurkholes diperiksa hari ini. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK. Dia diperiksa bersama empat saksi lainnya. Berikut para saksi yang diperiksa:
1. Nurkholes selaku Plt Bupati Pemalang
2. Suranto selaku Sekda Kabupaten Purworejo
3. Dias Pamungkas selaku Swasta
4. Dias Adi Dharma selaku Swasta
5. Petronela Krenak selaku Bupati Sorong Selatan (Penjadwalan Ulang).
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Berikut ini daftarnya:
1. Anom Widiyantoro (AWI), selaku Bupati Pemalang;
2. Mohamad Haris (GHA), selaku pihak swasta atau orang kepercayaan Bupati;
3. Lilik Budi Suprianto (LBS), selaku pihak swasta;
4. Iptu Setya Budi Dias Oktavianto (DIS), selaku staf administrasi KPK.
Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menduga Anom melakukan pemerasan melalui orang kepercayaannya, Mohammad Haris atau Gus Haris (GHA). Total yang dikumpulkan sebesar Rp 1,98 miliar.
Uang yang terkumpul itu salah satunya diberikan kepada Lilik, yang merupakan ayah dari Setya Budi. Lilik mengaku bisa mengurus perkara di KPK karena anaknya bekerja sebagai staf di KPK.
(kuf/lir)
