REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan keyakinannya bahwa Indonesia dapat menjadi anggota penuh Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) dalam kurun waktu dua hingga tiga tahun ke depan. Pemerintah terus melakukan pengawasan dan konsultasi intensif dengan pihak OECD untuk memperkuat berbagai sistem fundamental, termasuk antikorupsi dan administrasi yang transparan.
"Kami terus melakukan pengawasan dan berkonsultasi dengan mereka (OECD), terutama untuk memperkuat sistem antikorupsi, administrasi yang transparan, hukum yang adil dan pasti, dan sebagainya," kata Yusril dalam sebuah forum nasional di Jakarta, Selasa.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tengah mempercepat penyelesaian 80 area transformasi yang wajib dibenahi sebagai bagian dari persiapan menuju keanggotaan penuh. Salah satu aspek krusial yang menjadi sorotan adalah integrasi data hukum yang tengah dikembangkan oleh Kementerian Hukum.
Kementerian Hukum mencatat telah terjadi sebanyak 50,8 juta transaksi pertukaran data administrasi hukum dari lebih dari 35 kementerian dan lembaga. Data tersebut terintegrasi melalui sistem Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) dalam periode 2023 hingga Oktober 2026.
Yusril memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah Kementerian Hukum dalam membangun sistem integrasi data tersebut. Ia menilai inisiatif ini merupakan salah satu pekerjaan besar pemerintah yang sebenarnya telah dirintis sejak era 2000-an melalui penerapan pemerintahan elektronik (e-government) dan terus mengalami perkembangan signifikan hingga saat ini.
.rec-desc {padding: 7px !important;} Lompatan Status ke Negara Maju
Yusril menekankan bahwa keberhasilan Indonesia menembus keanggotaan OECD akan membawa perubahan status yang fundamental di kancah global. Indonesia tidak lagi akan dikategorikan sebagai negara berkembang, melainkan akan diakui sebagai bagian dari kelompok negara maju.
"Kalau itu memang betul berhasil masuk sebagai anggota OECD, maka Indonesia adalah negara ketiga di Asia, menyusul Jepang dan Korea Selatan, sebagai kelompok negara maju di dunia, bukan lagi kelompok negara berkembang," ujarnya.
Tiga Prioritas Regulasi Dikebut 2027
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah menargetkan penyelesaian tiga prioritas regulasi pada tahun 2027 untuk mendukung proses aksesi. Ketiga prioritas tersebut meliputi pengaturan mengenai penyuapan terhadap pejabat asing, revisi Undang-Undang Statistik, dan revisi Undang-Undang Persaingan Usaha.
"Jadi, tiga hal itu yang tadi juga dibahas untuk menjadi prioritas guna diselesaikan tahun depan," kata Airlangga di Jakarta, Senin (9/11).
Airlangga menjelaskan bahwa pengaturan mengenai penyuapan terhadap pejabat asing menjadi salah satu persyaratan penting dalam proses aksesi. Saat ini, Indonesia masih perlu memperkuat landasan hukum untuk mengatur praktik tersebut, termasuk melalui kemungkinan revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Untuk revisi Undang-Undang Persaingan Usaha, Airlangga menyebut regulasi yang berlaku saat ini masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah mengajukan usulan perubahan, dan pembahasannya kini menjadi bagian dari inisiatif DPR RI melalui Komisi VI.
Mengenai perkembangan proses aksesi, Airlangga memastikan tahapan berjalan sesuai target. Hingga kini, Indonesia telah menyelesaikan peninjauan terhadap 20 dari 24 sektor dengan kemajuan sekitar 80 persen. Meski demikian, beberapa sektor seperti kesehatan masih perlu ditingkatkan. Pemerintah menargetkan Indonesia dapat memperoleh keanggotaan penuh OECD pada tahun 2028.
