Nagan Raya (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia HM Titp Karmavian menyatakan saat ini pemerintah belum mencabut moratorium daerah otonomi baru (DOB) untuk pemekaran wilayah baru.
"Karena untuk memekarkan wilayah itu membutuhkan biaya yang tidak mudah, sekali membangun itu kan ada biaya untuk buat perkantoran yang mahal, selain itu biaya operasionalnya, biaya belanja pegawainya," kata Tito Karnavian di Nagan Raya, Aceh, Selasa malam.
Hal itu ia sampaikan terkait aspirasi sebagian masyarakat Aceh yang meminta adanya pemekaran wilayah, seperti yang belum lama ini digaungkan untuk pemekaran Aceh menjadi Provinsi Aceh Barat Selatan (ABAS).
Mendagri menegaskan hingga saat ini kebijakan moratorium pembentukan daerah otonomi baru (DOB) belum dicabut.
Baca juga: Mendagri: Pemerintah masih bahas lambang dan logo daerah Aceh
Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mencatat sudah ada lebih dari 340 usulan pemekaran termasuk provinsi, kabupaten, dan kota yang masuk.
Namun, proses pemekaran membutuhkan biaya yang sangat besar, mulai dari pembangunan infrastruktur perkantoran, biaya operasional, hingga belanja pegawai.
Kendati demikian, ia menyampaikan keterbukaan peluang di masa depan. Jika kondisi perekonomian dan keuangan negara semakin membaik serta kebocoran-kebocoran anggaran dapat ditutup secara optimal oleh pemerintah, maka moratorium pemekaran daerah otonomi baru (DOB) dapat dipertimbangkan kembali atas kesepakatan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Doakan saja ekonomi kita makin membaik, keuangan kita makin membaik, bagus, kebocoran yang bapak Presiden upayakan untuk tutup dan membuat keuangan kita kuat, bisa saja moratorium untuk pemekaran bisa dibuka kembali," demikian Tito Karnavian.
Baca juga: Mendagri: Pengibaran merah putih 24 KM di Nagan Raya Aceh perkuat NKRI
Baca juga: Mendagri salurkan pompa air bantu pemulihan bencana di Nagan Raya Aceh
Baca juga: Tito: Proyeksi dana pemulihan bencana Sumatera Rp42 triliun pada 2027
"Karena untuk memekarkan wilayah itu membutuhkan biaya yang tidak mudah, sekali membangun itu kan ada biaya untuk buat perkantoran yang mahal, selain itu biaya operasionalnya, biaya belanja pegawainya," kata Tito Karnavian di Nagan Raya, Aceh, Selasa malam.
Hal itu ia sampaikan terkait aspirasi sebagian masyarakat Aceh yang meminta adanya pemekaran wilayah, seperti yang belum lama ini digaungkan untuk pemekaran Aceh menjadi Provinsi Aceh Barat Selatan (ABAS).
Mendagri menegaskan hingga saat ini kebijakan moratorium pembentukan daerah otonomi baru (DOB) belum dicabut.
Baca juga: Mendagri: Pemerintah masih bahas lambang dan logo daerah Aceh
Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mencatat sudah ada lebih dari 340 usulan pemekaran termasuk provinsi, kabupaten, dan kota yang masuk.
Namun, proses pemekaran membutuhkan biaya yang sangat besar, mulai dari pembangunan infrastruktur perkantoran, biaya operasional, hingga belanja pegawai.
Kendati demikian, ia menyampaikan keterbukaan peluang di masa depan. Jika kondisi perekonomian dan keuangan negara semakin membaik serta kebocoran-kebocoran anggaran dapat ditutup secara optimal oleh pemerintah, maka moratorium pemekaran daerah otonomi baru (DOB) dapat dipertimbangkan kembali atas kesepakatan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Doakan saja ekonomi kita makin membaik, keuangan kita makin membaik, bagus, kebocoran yang bapak Presiden upayakan untuk tutup dan membuat keuangan kita kuat, bisa saja moratorium untuk pemekaran bisa dibuka kembali," demikian Tito Karnavian.
Baca juga: Mendagri: Pengibaran merah putih 24 KM di Nagan Raya Aceh perkuat NKRI
Baca juga: Mendagri salurkan pompa air bantu pemulihan bencana di Nagan Raya Aceh
Baca juga: Tito: Proyeksi dana pemulihan bencana Sumatera Rp42 triliun pada 2027
