ANTARA - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah I mencatat persekongkolan tender pengadaan barang dan jasa pemerintah masih mendominasi pelanggaran persaingan usaha sepanjang tahun 2026. Dari total 21 laporan yang masuk di wilayah Sumatra bagian utara, sebanyak 14 kasus di antaranya bermuara pada modus persekongkolan tender dengan pola penguasaan proyek di bawah satu kendali. (Fandi Yogari Saputra/Denno Ramdha Asmara/Roy Rosa Bachtiar)
KPPU sebut persekongkolan tender jadi pelanggaran dominan di Sumbagut
