JAKARTA, KOMPAS.TV - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB Muhammad Khozin menjelaskan bahwa DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat yang dapat digunakan oleh anggota dewan DPR sesuai ketentuan yang berlaku.
Khozin menilai persoalan Gibran tidak seharusnya diselesaikan hanya berdasarkan pertimbangan politik.
Ketua Gibranisti Taufik Bilfaqih menilai persoalan tersebut perlu diselesaikan melalui mekanisme hukum dan politik yang sesuai dengan konstitusi.
Menurut Taufik, DPR dapat menjadi ruang untuk menengahi persoalan yang berkembang, terutama karena polemik tersebut berkaitan dengan proses hukum dan berbagai interpretasi terhadap putusan lembaga peradilan.
Baca Juga: Di Tengah Isu Pemakzulan Gibran, 3 Kader PSI di Kabinet Mundur dari Partai | BERUT
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Dian-Septina
Sumber : Kompas TV
- dialog
- gibran niat mundur
- pemakzulan gibran
- dpr
- Ketua Gibranisti
