KOMPAS.TV - Pemerintah menyatakan memiliki cukup bukti dan alasan untuk mengaitkan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dengan indikasi tindak pidana makar. Namun, polisi diminta tetap berhati-hati sebelum menerapkan pasal tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan penyadapan terhadap kepala negara tidak dapat dipandang sebagai tindak pidana umum semata.
Senada dengan Yusril, Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra, Habiburokhman, menilai kasus ini lebih serius daripada tindak pidana makar. Ia bahkan menyebut Presiden dapat menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk memproses pihak-pihak yang terlibat.
Sementara itu, Peneliti Pusat Studi Politik, Hukum, Pemilu, dan Demokrasi Universitas Andalas, Feri Amsari, mendesak polisi mengungkap bukti dan motif yang mendasari dugaan makar. Menurutnya, penyidikan harus dilakukan secara transparan, terlebih karena kasus ini diduga melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri.
Dalam penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut, Bareskrim Polri telah menetapkan empat jenderal polisi sebagai tersangka. Salah satunya adalah Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri, Irjen Slamet Uliandi.
Lantas, apa dasar pemerintah mengaitkan kasus ini dengan dugaan makar? Sejauh mana bukti dan alasan tersebut perlu dibuka kepada publik? Simak pembahasannya bersama Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, dan Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo, Kurniawan.
#makar #penyadapan #prabowo #listyosigitprabowo
Baca Juga: [FULL] Ahrie Sonta Diberhentikan Tidak Hormat Buntut Kasus Penyadapan Presiden Prabowo
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Ahmades-Brilian
Sumber : Kompas TV
- prabowo
- makar
- penyadapan
- presiden
