Usulan HMP Pemakzulan Gibran Tembus 100 Tanda Tangan, Politisi hingga Pakar Buka Suara

Usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) guna memproses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kian bergulir kencang di DPR RI. Langkah politik parlemen ini menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan keabsahan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah sekolah menengah atas (SMA) milik Gibran.

Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid, mengungkapkan bahwa usulan HMP tersebut kini telah ditandatangani oleh lebih dari 100 anggota dewan lintas fraksi. Ia menegaskan, DPR tetap melanjutkan langkah politik ini karena pengakuan niat mundur yang disampaikan Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto baru sebatas lisan dan belum memiliki kekuatan hukum.

"Kalau baru niat kita enggak bisa komentari ya, dan itu juga tidak bernilai karena itu niat. Sebab di dalam konstitusi, niat itu harus dinyatakan secara resmi. Kalau ada pengunduran diri secara resmi Pak Gibran, maka konstitusinya tidak perlu lagi hak menyatakan pendapat. Maka kalau masih niat, proses yang teman-teman DPR jalankan, usul hak menyatakan pendapat terhadap suket atau ijazah akan terus bergulir," tegas Jazilul dalam program Primetime News Metro TV, Selasa, 10 November 2026.

Menanggapi bergulirnya usulan pemakzulan tersebut, Ketua Umum All Cipayung Nusantara sekaligus perwakilan relawan, David Pajung, meminta semua pihak tidak tergesa-gesa mengambil kesimpulan. Menurutnya, proses hukum pembuktian dokumen masih berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Pernyataan Mas Gibran mundur itu baru dalam percakapan-percakapan empat mata dengan Pak Presiden Prabowo, jadi belum masuk pada ranah formal hukum konstitusi maupun formal di dalam dinamika politik di parlemen. Mas Gibran diberi kesempatan oleh Pak Presiden untuk melakukan proses-proses hukum dulu pembuktian," ujar David.

David juga mengingatkan bahwa legalitas keterpilihan Prabowo-Gibran bersifat satu kesatuan pasangan calon yang telah disahkan final oleh MK dan dikukuhkan MPR pada 2024.

"Di dalam pilpres itu bukan Prabowo sendiri maju, bukan Gibran sendiri maju, dia paslon, pasangan calon. Keputusan administratif TUN yang diterima oleh MA itu tidak bisa mengalahkan keputusan politik dan konstitusional lewat proses MK yang terakhir serta pengukuhan MPR. Kalau dipaksakan retroaktif, itu berbahaya bagi stabilitas pemerintahan," tambah David.

Namun, argumen tersebut dimentahkan oleh Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis. Ia menilai langkah hukum kubu Gibran yang berupaya menguji kembali dokumen di PTUN merupakan langkah yang keliru secara hukum karena putusan MA sudah berkekuatan hukum tetap.

"Dengan segala hormat kepada Pak Gibran, saya mesti jujur mengatakan langkah yang dia pilih secara hukum agak keliru lagi. Dari sudut pandang hukum, putusan Mahkamah Agung atas masalah ini sudah bersih, utuh, dan tidak ada lagi yang bisa dikoreksi. Mengapa data baru itu tidak diajukan saat permohonan suket dahulu? Itu justru membuktikan adanya kekhilafan materiil saat suket diterbitkan, sehingga suketnya tetap tidak sah," papar Margarito.

Margarito juga menegaskan bahwa tanggung jawab hukum dan pemakzulan dalam konstitusi bersifat perorangan, bukan melekat pada pasangan calon saat pemilu.

"Undang-Undang Dasar menyatakan tanggung jawab konstitusional itu individual, tidak ada pasangan-pasangan. Memang Presiden Prabowo ikut bikin ijazah sehingga ikut bertanggung jawab? Kan tidak. Impeachment ditujukan kepada pejabat eksisting yang tidak lagi memenuhi syarat menurut Pasal 7A. Lebih baik sampaikan yang betul, 'Mas Gibran, berhenti lebih bagus daripada ikut-ikut pikiran ke sana ke sini, nanti repot,'" pungkas Margarito.