jpnn.com - JAKARTA - Anggota DPR dari Fraksi PKB Muhammad Khozin atau Gus Khozin mengungkapkan dukungan terhadap pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terus bergulir.
Penggunaan hak konstitusional DPR RI tersebut bisa berujung pada pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari kursi wakil presiden.
BACA JUGA: Gibran Harus Paham yang Dihadapi Bukan Hanya soal Keabsahan Ijazahnya, Berat
Gus Khozin mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan hampir seluruh fraksi di DPR terkait pengajuan hak tersebut.
Menurut dia, komunikasi sejauh ini dilakukan secara informal dengan perwakilan dari delapan fraksi.
BACA JUGA: Proses Hukum Gibran Sudah Final, Selanjutnya Pemakzulan
"Kami berdiskusi dengan hampir keseluruhan atau delapan fraksi. Kami berkomunikasi secara informal," kata Gus Khozin kepada awak media di DPP PKB, Jakarta Pusat, Selasa (10/11).
Dia menjelaskan pembicaraan tersebut belum bisa disebut sebagai sikap resmi kelembagaan karena dilakukan secara personal.
BACA JUGA: Efriza: Gibran Bisa Raih Simpati Publik jika Mundur demi Rakyat
Terkait jumlah anggota Fraksi PKB yang telah menandatangani usulan HMP, Gus Khozin menyebut dukungannya relatif sama dengan fraksi lain.
"Ya sama, lah, hampir sama dengan partai-partai yang lain," ujarnya.
Gus Khozin memastikan proses pengajuan HMP akan segera disampaikan secara formal kepada pimpinan DPR bersama fraksi-fraksi lainnya.
"Satu dua hari ini kami akan menyampaikan secara formil ke pimpinan, bersamaan dengan fraksi-fraksi yang lain," tuturnya.
Dia menegaskan proses HMP di DPR tidak perlu menunggu langkah hukum yang mungkin ditempuh Gibran melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Menurutnya, proses hukum di PTUN dan mekanisme HMP di DPR merupakan dua hal berbeda.
"PTUN proses hukum satu hal, HMP DPR hal yang lain," tegasnya.
Gus Khozin juga memaparkan tahapan pengajuan HMP yang harus dilalui sesuai ketentuan konstitusi dan Undang-Undang MD3.
Dia menyebut usulan HMP harus diajukan sedikitnya 25 anggota DPR yang berasal dari minimal dua fraksi.
Setelah surat disampaikan kepada pimpinan DPR, pimpinan akan menggelar rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk menentukan agenda pembahasan dalam rapat paripurna.
Jika disetujui dalam paripurna, DPR akan membentuk panitia khusus (pansus) untuk menyusun landasan teoritis, yuridis, dan empiris sebelum perkara dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Mahkamah Konstitusi punya waktu maksimal 90 hari untuk menguji apakah dalil-dalil dari DPR ini sesuai," jelasnya.
Apabila MK menyetujui pendapat DPR, proses selanjutnya akan diteruskan ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang terdiri dari DPR RI dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.
Sebaliknya, jika tidak disetujui, proses tersebut dinyatakan gugur.
Gus Khozin memperkirakan perkembangan dukungan lintas fraksi akan segera terlihat dalam waktu dekat.
"Besok (hari ini, red) akan ketahuan atau lusa. Kalau enggak, minggu depan. Namun, enggak lama-lama. Insyaallah," pungkasnya. (kkp/jpnn)
Redaktur : Soetomo Samsu
Reporter : Kenny Kurnia Putra
