JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Gibranisti Taufik Bilfaqih menilai sejauh ini tidak ada alasan cukup kuat untuk memakzulkan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Taufik menyebut putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak cukup untuk memakzulkan Gibran
Aktivis pendukung Gibran itu menyatakan Wakil Presiden tidak melakukan pelangaran apa pun yang menjadi syarat pemakulan seperti tertuang dalam Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945.
Mengenai putusan MA yang membatalkan suket penyetaraan Gibran, Taufik menekankan Peraturan KPU 19/2023 yang mengecualikan syarat ijazah SMA bagi lulusan luar negeri masih berlaku.
Baca Juga: PKS Sebut Lebih dari 50 Anggota DPR Teken Pengajuan HMP terkait Gibran: Keadilan bagi Anak Muda
"Apa sih pelanggaran yang dilakukan oleh Mas Gibran? Apakah ada niat jahat? Apakah ada mens rea? Apakah etika beliau mendaftarkan diri sebagai calon wakil presiden itu ada kongkalikong," kata Taufik Bilfaqih dalam program "Sapa Indonesia Malam" KompasTV, Selasa (10/11/2026).
"Kalau kita mau flashback lagi, ternyata Pak Prabowo dan Mas Gibran itu adalah alumni luar negeri yang tidak diwajibkan oleh penyelenggara pemilu untuk membawa dokumen kelulusannya dari luar negeri dalam konteks SMA."
Lebih lanjut, Taufik mengaku kelompok pendukung Gibran menghormati langkah sejumlah anggota dewan yang mengajukan hak menyatakan pendapat (HMP).
Akan tetapi, Ketua Gibranisti meminta DPR mengkaji persoalan pendidikan Gibran secara komprehensif dan adil dalam menilai isu tersebut.
"Jangan sampai masyarakat yang jauh lebih dominan mendukung Mas Gibran yang sebenarnya berharap ada keadilan justru menjadi korban kezaliman yang dilakukan pihak-pihak yang ternyata disinformasi dan juga miss dalam memahami hukum," kata Taufik.
Baca Juga: Gibran Singgung Peninjauan Kembali Pembatalan Suket, Waketum Golkar: Putusan MA dan MK Sudah Final
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Ikhsan Abdul Hakim Editor : Gading-Persada
Sumber : Kompas TV
- gibran mundur
- gibranisti
- gibran rakabuming raka
- hak menyatakan pendapat
- ijazah gibran
