Jakarta, tvOnenews.com - Polri menekankan bakal menggelar sidang Kode Etik Komisi Profesi (KKEP) terhadap para tersangka dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto.
Hal itu diutarakan oleh Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir merespons pengusutan penegakan hukum terhadap para tersangka tersebut.
Ia pun turut meyakini jika pengungkapan dugaan kasus penyadapan ilegal itu akan dilakukan secara transparansi.
"Secara bertahap sidang kode etik ini," kata Johnny kepada awak media, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Sebelumnya, Polri menggelar Sidang KKEP terhadap tersangka kasus penyadapan ilegal Presiden Prabowo pada Selasa (10/11/2026).
Jhonny mengatakan tersangka Irjen Ahrie Sonta (AS) menjadi orang pertama yang menjalani sidang etik.
“Hari ini sesuai rencana dilaksanakan kode etik profesi Polri terhadap saudara AS oleh Div Propam Polri,” kata Isir, kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).
Kendati demikian, Johnny belum mengungkap secara detail mengenai sidang KKEP tersangka lainnya. Dirinya menegaskan bahwa sidang kode etik ini dilakukan secara bertahap.
“Secara bertahap sidang kode etik ini, dimulai pada saat ini kepada terperiksa AS,” jelas Isir.
Diketahui empat jenderal polisi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyadapan secara ilegal dan penghapusan data elektronik serta illegal access terhadap Presiden Prabowo.
Tiga orang tersangka inisial LSP, ASN, dan EH saat ini dilakukan penahanan di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua.
Ketiganya dikenakan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dan Undang-Undang ITE, yaitu terhadap Pasal 32 ayat (1).
Tersangka yang keempat, yaitu SU yang berperan sebagai dewan pembina dari monitoring center (MC) Bareskrim Polri di mana yang bersangkutan pernah menjabat sebagai Kabakmon ataupun Kabag Monitoring Bareskrim dari tahun 2010 sampai tahun 2019.
Saat ini tersangka belum ditahan lantaran sakit. Namun, tersangka SU dikenakan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) illegal access ancaman pidana 6 tahun, Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana 10 tahun penjara, Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE penghapusan sistem informasi elektronik dengan ancaman pidana 8 tahun, dan juncto Pasal 20 huruf j KUHP. (raa/nsi)
