Di berbagai belahan bumi, masa depan yang selama ini diperingatkan para ilmuwan mulai terasa sebagai kenyataan. Gelombang panas memanggang kota-kota, kebakaran hutan menghancurkan bentang alam, banjir bandang menghancurkan permukiman, dan lautan terus menyimpan panas.
Namun, ketika para pemimpin dunia berkumpul untuk membahas krisis iklim, perdebatan mereka justru masih berkutat pada persoalan siapa yang harus membayar biaya untuk mengatasinya.
Kontradiksi itu tergambar sejak hari pertama Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP31) di Antalya, Turki, Senin (9/11/2026). Di tengah peringatan ilmiah tentang semakin cepatnya pemanasan bumi, perundingan dibuka dengan tarik-menarik mengenai pendanaan iklim bagi negara berkembang.
Ketika para pemimpin dunia berkumpul untuk membahas krisis iklim, perdebatan mereka justru masih berkutat pada persoalan siapa yang harus membayar biaya untuk mengatasinya.
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres menyerukan agar para pemimpin dunia lebih serius menghadapi krisis tersebut. Dunia, katanya, telah memasuki era baru cuaca ekstrem. "Kita telah memasuki era baru cuaca ekstrem," ujar Guterres, dalam pidato, yang diakses daring, Rabu (11/11/2026).
Ia mendesak negara-negara untuk mempercepat pengurangan emisi, mempercepat transisi yang berkeadilan dari bahan bakar fosil, serta menyediakan pendanaan dan perlindungan bagi negara-negara rentan.
Peringatan tersebut bukan tanpa alasan. Tahun 2026 diwarnai gelombang panas di Eropa, kebakaran hutan besar di Indonesia, serta banjir katastrofik di Nepal. Fenomena El Niño yang sangat kuat turut memperbesar risiko kekeringan, panas ekstrem, dan hujan lebat.
Bahkan, dua laporan ilmiah yang muncul hampir bersamaan dengan pembukaan COP31 memperlihatkan betapa cepatnya dunia bergerak menuju kondisi iklim yang lebih panas dan ekstrem.
Penelitian di jurnal Nature Climate Change pada 9 November 2026, contohnya. Hasilnya menunjukkan, hingga 2025 berbagai kawasan di dunia mengalami sekitar 90-94 persen dari tingkat pemanasan regional yang diperkirakan terjadi ketika suhu rata-rata global mencapai 1,5 derajat Celsius di atas tingkat praindustri.
Artinya, meskipun ambang 1,5 derajat celsius dihitung berdasarkan suhu rata-rata global, kondisi pemanasan di berbagai kawasan sudah mendekati tingkat yang diproyeksikan untuk dunia dengan pemanasan 1,5 derajat celsius.
Riset oleh para peneliti Pacific Climate Impacts Consortium (PCIC), University of Victoria, Kanada, yaitu Tong Li, Francis W. Zwiers, Xuebin Zhang, dan sejumlah peneliti lainnya itu menganalisis 46 kawasan iklim yang ditetapkan Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC). Para peneliti menggabungkan pengamatan suhu historis dengan simulasi model iklim untuk memperkirakan kontribusi aktivitas manusia terhadap pemanasan sejak periode 1850-1900.
Hasilnya menunjukkan bahwa pengaruh manusia menjadi penyebab hampir seluruh pemanasan regional. Gas rumah kaca menjadi pendorong utama, sementara aerosol dan sejumlah pengaruh aktivitas manusia lainnya memberikan efek pendinginan yang sebagian mengimbangi pemanasan. Kawasan Arktik Rusia mengalami pemanasan paling tinggi, mencapai 3,3 derajat Celsius dibandingkan periode praindustri. Penelitian menegaskan bahwa kebutuhan adaptasi sudah mendesak di seluruh kawasan.
Gambaran suram dari penelitian tersebut diperkuat laporan terbaru Organisasi Meteorologi Dunia (WMO), State of the Climate Update 2026, yang dirilis pada hari pertama COP31. WMO memperkirakan 2026 menjadi salah satu dari empat tahun terpanas sepanjang sejarah pengamatan. Suhu rata-rata permukaan bumi pada Januari-September 2026 telah mencapai 1,47 derajat Celsius di atas tingkat praindustri.
Selama 12 tahun terakhir secara berturut-turut menjadi tahun-tahun terpanas dalam sejarah pengamatan. Empat tahun terakhir, yakni 2023-2026, menempati posisi empat teratas.
Suhu global masih berpotensi meningkat seiring menguatnya El Niño sejak Agustus. Fenomena pemanasan Samudra Pasifik tropis ini diperkirakan berlanjut hingga awal 2027 dan dapat mendorong suhu global semakin tinggi.
Kandungan panas laut pada 2025 mencapai rekor tertinggi dan diperkirakan kembali meningkat pada 2026. Ini menjadi tahun kesepuluh berturut-turut dengan rekor pemanasan laut.
Sekretaris Jenderal WMO Celeste Saulo menggambarkan kondisi tersebut sebagai off the charts atau melampaui skala yang selama ini digunakan untuk menggambarkan perubahan iklim. "El Niño tidak menambahkan panas baru ke planet ini. Fenomena ini melepaskan panas dari lautan, yang kini berada pada kondisi terpanas sepanjang pengukuran. Jumlah panas yang tersedia untuk dilepaskan memang semakin besar," kata Saulo.
Bumi kini mengalami ketidakseimbangan energi yang semakin besar. Gas rumah kaca yang terakumulasi di atmosfer memerangkap panas sehingga jumlah energi yang masuk lebih besar dibandingkan energi yang dilepaskan kembali ke angkasa.
Sekitar 90 persen kelebihan panas tersebut diserap lautan. Kandungan panas laut pada 2025 mencapai rekor tertinggi dan diperkirakan kembali meningkat pada 2026. Ini menjadi tahun ke-10 berturut-turut dengan rekor pemanasan laut.
Pemanasan permukaan laut global juga mencapai rekor tertinggi pada 2026. Kenaikan ini dipicu oleh pemuaian air laut akibat pemanasan dan mencairnya gletser serta lapisan es daratan.
Sepanjang 2025, gletser kehilangan lebih dari 400 gigaton massa es, setara dengan volume lima kolam renang Olimpiade setiap detik sepanjang tahun. Sementara itu, penyimpanan air tawar di daratan, termasuk air tanah, sungai, waduk, gletser, dan salju, terus mengalami penurunan sejak 2014.
Di balik angka-angka tersebut, dampak perubahan iklim semakin nyata terhadap kehidupan manusia. WMO mencatat gelombang panas, kekeringan, dan kebakaran hutan di Eropa pada 2026 menyebabkan lebih dari 30.000 kematian melampaui berdasarkan perkiraan awal. Di India, sekitar 146,5 juta orang terpapar panas ekstrem selama gelombang panas pada April 2026.
Bumi kini mengalami ketidakseimbangan energi yang semakin besar. Gas rumah kaca yang terakumulasi di atmosfer memerangkap panas.
Bencana runtuhnya gletser Himalaya yang diikuti banjir bandang di Nepal pada akhir Agustus 2026 menewaskan lebih dari 1.300 orang dan menimbulkan dampak ekonomi besar.
El Niño juga diperkirakan memperbesar ancaman kesehatan, mulai dari penyakit akibat panas ekstrem, paparan asap kebakaran hutan, malnutrisi, kerawanan pangan, hingga penyakit yang ditularkan melalui air dan vektor, seperti kolera, malaria, dan demam berdarah. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), untuk pertama kalinya, mengklasifikasikan dampak kesehatan yang diperkirakan muncul akibat El Niño ini sebagai keadaan darurat kesehatan.
Di tengah berbagai peringatan tersebut, COP31 justru dibuka dengan perdebatan mengenai pendanaan. Upacara pembukaan bahkan terlambat sekitar 1,5 jam setelah para negosiator berunding hingga larut malam mengenai tuntutan negara-negara berkembang agar isu pendanaan iklim dimasukkan ke dalam agenda resmi konferensi.
Seperti dilaporkan AFP, salah satu persoalan yang diperdebatkan adalah program kerja pendanaan iklim yang telah disepakati pada COP30 di Brasil tahun sebelumnya. Negara berkembang menginginkan forum tersebut menjadi ruang untuk membahas bagaimana negara maju memenuhi kewajiban menyediakan sumber daya keuangan bagi negara berkembang.
Negara-negara Afrika juga mendorong agar pendanaan adaptasi iklim ditingkatkan tiga kali lipat. Dana tersebut diperlukan untuk membantu negara-negara rentan membangun perlindungan pesisir, mengembangkan pertanian tahan kekeringan, dan memperkuat ketahanan masyarakat menghadapi perubahan iklim. Namun, tuntutan ini tidak masuk sebagai agenda tersendiri.
Perdebatan tersebut mencerminkan persoalan lama dalam diplomasi iklim. Negara maju secara historis menyumbang sebagian besar emisi gas rumah kaca, sementara banyak negara berkembang menghadapi dampak perubahan iklim dengan kapasitas keuangan dan teknologi yang lebih terbatas.
Bagi negara berkembang, pendanaan bukan sekadar bantuan sukarela, melainkan bagian dari tanggung jawab dan komitmen internasional untuk mengatasi perubahan iklim.
Namun, negara-negara maju juga menghadapi tekanan ekonomi dan geopolitik. Lonjakan harga energi serta konflik internasional menambah kerumitan perundingan. Sejumlah pengamat bahkan memperkirakan COP31 tidak akan menghasilkan terobosan besar dalam komitmen pendanaan baru.
Di sisi lain, isu penghentian ketergantungan terhadap bahan bakar fosil kembali menjadi perdebatan utama. Turki, sebagai tuan rumah, mengusulkan komitmen sukarela untuk meningkatkan porsi kebutuhan energi dunia yang dipenuhi listrik dari sekitar 20 persen saat ini menjadi 35 persen pada 2035. Namun, usulan elektrifikasi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai sumber listrik yang akan digunakan.
Uni Eropa menginginkan elektrifikasi yang bersih, yakni didukung energi rendah karbon. Tanpa kejelasan mengenai sumber energi, peningkatan penggunaan listrik tidak otomatis berarti pengurangan emisi. Pembangkit listrik berbahan bakar batubara dan gas masih dapat menjadi bagian dari sistem tersebut.
Persoalan ini memperlihatkan ketegangan yang lebih besar dalam transisi energi global. Pada COP28 di Dubai tahun 2023, negara-negara telah menyepakati perlunya beralih dari bahan bakar fosil dalam sistem energi. Namun, kesepakatan itu belum diikuti peta jalan yang disepakati bersama mengenai bagaimana dan seberapa cepat proses tersebut harus dilakukan.
Sejumlah pengamat bahkan memperkirakan COP31 tidak akan menghasilkan terobosan besar dalam komitmen pendanaan baru.
COP30 di Brasil tahun lalu juga berakhir tanpa penyebutan eksplisit bahan bakar fosil dalam kesepakatan akhirnya. Brasil kemudian menyusun peta jalan sukarela mengenai penghentian penggunaan bahan bakar fosil yang dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing negara.
Di COP31, Turki dan Australia sebagai mitra penyelenggara mengusung semangat menjadikan konferensi ini sebagai implementation COP, atau konferensi yang menekankan pelaksanaan komitmen, bukan sekadar menghasilkan janji baru.
"Kita tahu bahwa penundaan membawa salah satu biaya terbesar dalam aksi iklim," kata Presiden COP31 Murat Kurum.
Namun, implementasi tidak dapat dilepaskan dari persoalan pembiayaan, keadilan, dan keberanian mengubah sistem energi yang selama ini bergantung pada bahan bakar fosil.
Bagi Indonesia, perdebatan di Antalya bukan persoalan yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Kebakaran hutan dan lahan yang berulang, perubahan pola hujan, ancaman kekeringan, banjir, serta kenaikan permukaan laut memperlihatkan betapa rentannya negara kepulauan tropis terhadap perubahan iklim.
Sebagai negara kepulauan dengan banyak masyarakat pesisir, Indonesia juga menghadapi risiko yang berkaitan dengan pemanasan laut dan kenaikan muka air laut. Ketergantungan sebagian besar petani pada hujan serta kerentanan sistem pangan terhadap gangguan iklim menambah kompleksitas persoalan.
Penelitian di Nature Climate Change memang menunjukkan Asia Tenggara mengalami pemanasan relatif lebih rendah dibandingkan kawasan kutub dan beberapa wilayah Amerika Utara. Namun, hal itu tidak dapat diterjemahkan sebagai rendahnya risiko perubahan iklim. Tingkat pemanasan hanyalah salah satu faktor yang menentukan dampak. Kondisi geografis, kepadatan penduduk, ketergantungan pada sumber daya alam, dan kapasitas adaptasi turut menentukan besarnya kerugian.
Di sinilah pentingnya pendanaan adaptasi. Perlindungan kawasan pesisir, pemulihan ekosistem, penguatan sistem peringatan dini, pengembangan varietas pangan yang tahan terhadap perubahan iklim, dan perlindungan kelompok rentan membutuhkan investasi jangka panjang.
WMO mencatat jumlah negara yang memiliki sistem peringatan dini multibahaya meningkat dari 56 negara pada 2015 menjadi 136 negara pada 2025. Kemajuan ini menunjukkan bahwa kerja sama internasional dapat menghasilkan perubahan nyata. Namun, sistem peringatan dini hanya efektif jika ditopang pengamatan iklim, data, dan infrastruktur yang memadai.
Bagi Guterres, persoalan yang dihadapi dunia saat ini bukan kekurangan bukti ilmiah. Peringatan para ilmuwan telah berulang kali disampaikan, sementara catatan suhu dan kejadian ekstrem terus memecahkan rekor. Tantangannya adalah menerjemahkan pengetahuan tersebut menjadi keputusan politik dan tindakan nyata.
Penelitian terbaru itu memperlihatkan bahwa berbagai kawasan sudah mendekati tingkat pemanasan regional yang diasosiasikan dengan dunia 1,5 derajat Celsius. Sementara itu, WMO memperingatkan bahwa El Niño yang sangat kuat dapat memperburuk risiko hingga 2027.
Dengan demikian, masa depan yang selama ini dibicarakan dalam negosiasi iklim sesungguhnya sudah mulai hadir. Pertanyaan yang tersisa bukan hanya seberapa jauh suhu bumi akan meningkat, melainkan siapa yang paling mampu melindungi diri, siapa yang menanggung kerugian, dan siapa yang bersedia membiayai perubahan.
Di Antalya, para pemimpin dunia kembali memiliki kesempatan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Waktu untuk berunding masih tersedia, tetapi waktu bagi masyarakat untuk menunggu semakin sempit.
