Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mendukung keputusan Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution dan meminta menindak pihak lain yang terlibat dugaan penyadapan ilegal.
Ia menilai pelanggaran tersebut telah mencoreng nama baik kepolisian dan merusak kepercayaan masyarakat.
Advertisement
Habiburokhman bahkan menyebut skandal penyadapan tersebut sebagai salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah kepolisian modern Indonesia.
“Skandal penyadapan ini patut dipandang sebagai salah satu peristiwa paling kelam dan barangkali yang terburuk yang pernah mencoreng sejarah kepolisian modern kita,” tegas Habiburokhman dalam keterangan tertulis, Rabu (11/11/2026).
Menurutnya, sanksi PTDH yang dijatuhkan melalui sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) merupakan keputusan yang tepat. Ia menilai hukuman tersebut sebanding dengan bobot pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang yang dipersoalkan.
Habiburokhman juga menyoroti bahaya penyalahgunaan perangkat intelijen dan kewenangan strategis kepolisian. Instrumen yang seharusnya digunakan untuk melindungi keamanan negara, menurutnya, justru dapat mengancam rasa aman masyarakat jika diselewengkan.
“Ketika instrumen intelijen dan kewenangan strategis yang seharusnya dipakai untuk melindungi keamanan negara justru disalahgunakan secara serampangan, dampak kerusakannya bukan hanya meruntuhkan kredibilitas institusi, melainkan juga mengancam rasa aman publik serta tatanan hukum secara mendasar,” ujarnya.
Politikus Partai Gerindra itu juga meminta Polri tidak berhenti pada penjatuhan sanksi terhadap Ahrie. Penindakan tegas, menurutnya, harus diberlakukan secara konsisten terhadap pihak lain yang terbukti terlibat dalam perkara tersebut.
Ia menegaskan, pangkat maupun jabatan tidak boleh menjadi alasan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada anggota Polri yang melakukan pelanggaran.
“Mereka yang terbukti bersalah harus segera diputus dengan hukuman yang setimpal demi menjamin prinsip kesetaraan di hadapan hukum,” tegasnya.
Habiburokhman memastikan Komisi III DPR RI akan terus mengawal penegakan etik maupun proses hukum pidana terkait perkara tersebut.
