Sejumlah perusahaan migas global mulai melepas bisnis stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Indonesia. Setelah Shell mengalihkan seluruh jaringan SPBU-nya kepada Sefas Group, BP juga melepas kepemilikan sahamnya di PT Aneka Petroindo Raya (APR) kepada PT AKR Corporindo Tbk. (AKRA).
Fenomena ini memunculkan pertanyaan mengenai daya tarik bisnis ritel bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri. Ekonom Energi Center of Reform on Economics (CORE), Muhammad Ishak Razak, menilai keputusan dua perusahaan migas global itu tidak semata-mata berkaitan dengan strategi untuk memperkuat bisnis hulu.
Pelepasan bisnis SPBU juga mencerminkan terbatasnya skala pasar dan ketidakpastian tingkat pengembalian investasi di sektor hilir migas Indonesia.
Menurut Ishak, BP dan Shell memang tengah merampingkan portofolio bisnis hilir dan mengalihkan modal ke sektor hulu maupun lini usaha yang dinilai lebih menguntungkan. Namun, perusahaan juga menghadapi tantangan untuk mempertahankan keuntungan dari bisnis ritel BBM di Indonesia.
“Penjelasan yang lebih kuat adalah korporasi global tersebut melepas pasar yang skalanya kecil dan imbal hasilnya tidak pasti,” kata Ishak lewat pesan singkat WhatsApp pada Selasa (10/11).
AKRA telah mengambil alih seluruh kepemilikan saham BP di PT Aneka Petroindo Raya (APR) pada 6 November lalu. APR sebelumnya merupakan perusahaan patungan antara AKRA dan BP yang mengelola jaringan SPBU BP-AKR di Indonesia.
Melalui transaksi tersebut, BP melepas 49,9% saham APR kepada Grup AKRA dengan nilai US$ 14,22 juta. Pembelian sebanyak 11.444.565 saham itu dilakukan secara bersama-sama oleh dua anak usaha AKRA, yakni PT Anugerah Krida Retailindo (AKRIDA) dan PT Andahanesa Abadi (ADH).
Ishak berpendapat nilai transaksi tersebut mencerminkan rendahnya valuasi bisnis ritel BBM yang dilepas BP di Indonesia. Menurutnya, terbatasnya nilai kepemilikan saham BP di APR menjadi salah satu indikasi bahwa bisnis SPBU di dalam negeri memiliki skala pasar yang relatif kecil dan tingkat pengembalian investasi yang tidak pasti.
“Nilai saham BP di APR yang hanya sekitar US$14 juta juga mencerminkan valuasi bisnis yang rendah,” ujarnya.
Ishak menjelaskan, ketidakpastian kebijakan hilir migas domestik dalam dua tahun terakhir turut memperbesar risiko investasi bagi perusahaan SPBU swasta. Perusahaan yang mengandalkan impor BBM menghadapi pembatasan kuota impor dan persoalan kelangkaan pasokan sepanjang 2025.
Selain itu, perusahaan SPBU swasta juga menghadapi kewajiban membeli base fuel dari Pertamina. Padahal, spesifikasi bahan bakar yang tersedia tidak selalu sesuai dengan kebutuhan produk masing-masing perusahaan.
Tekanan terhadap bisnis tersebut semakin besar ketika pemerintah meminta perusahaan menahan harga BBM non-subsidi di bawah tingkat keekonomian pada 2026. Kebijakan itu dinilai tidak disertai skema kompensasi seperti yang diterima Pertamina.
Ishak menilai kondisi tersebut menekan margin keuntungan dan mengurangi daya tarik bisnis ritel BBM bagi investor asing. “Pelepasan ini juga terjadi bersamaan dengan arus keluar modal asing di pasar saham, sehingga berpotensi dibaca sebagai sinyal negatif terhadap kepastian berusaha, meskipun BP tetap bertahan di hulu melalui Tangguh LNG,” ujarnya.
Kendati demikian, dampak langsung terhadap konsumen diperkirakan relatif terbatas. Hal ini karena jaringan SPBU BP dan Shell tetap beroperasi di bawah pengelola baru dengan mempertahankan merek melalui skema lisensi.
Selain itu, tantangan berikutnya terletak pada kemampuan pemilik baru untuk menjaga keberlanjutan pasokan, standar kualitas BBM, dan daya saing usaha. Ini karena pihak pengelola baru tidak lagi memperoleh dukungan langsung dari neraca keuangan maupun jaringan pasokan global perusahaan induk sebelumnya.
Disparitas Harga BBM Jadi TantanganDirektur Pusat Kebijakan Publik (Puskepi), Sufyano Zakaria, menilai pelepasan bisnis SPBU oleh perusahaan asing tidak serta-merta menunjukkan buruknya iklim investasi hilir migas di Indonesia.
Menurut Sufyano, persoalan utama yang dihadapi perusahaan ritel BBM swasta adalah tingginya disparitas harga antara BBM subsidi dan non-subsidi. Perbedaan harga tersebut membuat konsumen cenderung memilih BBM subsidi yang lebih murah dibandingkan produk yang dijual SPBU swasta.
Kondisi itu membatasi kemampuan perusahaan ritel BBM swasta untuk bersaing mendapatkan konsumen. Terlebih, perusahaan asing selama ini lebih banyak mengoperasikan SPBU di wilayah dengan aktivitas ekonomi tinggi atau pasar yang dianggap menguntungkan seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Medan, atau Makassar.
“Selama ini perusahaan retail BBM swasta asing hanya berbisnis di wilayah basah saja dan ternyata terbukti akhirnya angkat kaki juga. Angkat kaki dari bisnis retail BBM tidak merupakan pertanda bahwa iklim investasi hilir migas di negeri ini tidak baik atau tidak menarik,” kata Sofyano.
Ia berpandangan keputusan perusahaan asing untuk melepas bisnis SPBU lebih berkaitan dengan melemahnya kemampuan pasar menyerap BBM non-subsidi dibandingkan dengan ketentuan pemerintah yang menghambat investasi.
Lebih jauh, Sofyano mengatakan fenomena perusahaan ritel BBM asing yang menutup, menjual, atau mengurangi jaringan SPBU tidak hanya terjadi di Indonesia. Sejumlah perusahaan di negara lain juga pernah melakukan langkah serupa ketika bisnis tersebut tidak lagi memberikan keuntungan yang memadai.
“Di sejumlah negara, perusahaan retail BBM swasta asing juga pernah menutup, menjual, atau mengurangi jaringan SPBU-nya. Namun, perlu dibedakan antara menutup seluruh bisnis SPBU, menjual jaringan SPBU kepada perusahaan lain, dan menutup sebagian SPBU karena tidak lagi menguntungkan,” ujarnya.
BP dan Shell Alihkan Kepemilikan SPBUDirektur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menyebut keputusan BP dan Shell melepas bisnis SPBU di Indonesia merupakan bagian dari strategi bisnis masing-masing perusahaan.
Shell telah mengalihkan bisnis SPBU dan terminal BBM kepada Sefas Group melalui PT Isla Energy Indonesia. Pengalihan tersebut mencakup seluruh jaringan SPBU Shell di Indonesia, termasuk kegiatan pasokan dan distribusi BBM serta terminal BBM di Gresik, Jawa Timur. Meski kepemilikan beralih, jaringan SPBU tetap menggunakan merek Shell melalui skema lisensi.
Situasi serupa juga terjadi pada jaringan SPBU BP di Indonesia. Meski kepemilikan PT Aneka Petroindo Raya (APR) telah sepenuhnya beralih kepada AKRA, jaringan SPBU tersebut tetap menggunakan merek BP.
BP melepas seluruh kepemilikan sahamnya sebesar 49,9% di APR kepada grup AKRA dengan nilai transaksi US$ 14,22 juta. Transaksi tersebut dilakukan melalui dua anak usaha AKRA, yakni PT Anugerah Krida Retailindo dan PT Andahanesa Abadi.
Laode menyebut Shell ingin memusatkan kegiatan usahanya pada bisnis pelumas. Sementara itu, BP ingin memperkuat fokus bisnis hulu migasnya. Pemerintah juga memastikan BP tetap menjalankan kegiatan usaha hulu melalui proyek Tangguh LNG di Teluk Bintuni, Papua Barat.
“Ini kan keputusan bisnis biasa saja. Sebelumnya, ada juga Shell ke Isla Energy Indonesia, Shell ingin fokus ke bisnis pelumas. BP kan di hulu kuat, jadi mereka ingin fokus ke hulu sehingga ini (SPBU) dilepas,” kata Laode di Kantor DPD, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (9/11).
Kepala BP Indonesia, James Tehubijuluw, menjelaskan divestasi tersebut merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk menata ulang portofolio bisnisnya. Langkah ini bertujuan mendukung pertumbuhan perusahaan sekaligus meningkatkan kinerja di seluruh lini bisnis.
Meskipun keluar dari bisnis SPBU BP-AKR, keputusan tersebut tidak mengubah posisi Indonesia sebagai salah satu bagian penting dalam portofolio global BP. Perusahaan juga memastikan divestasi APR tidak memengaruhi operasional Tangguh LNG maupun rencana pengembangan bisnis hulu migasnya di Indonesia.
“Keputusan ini tidak mengubah pentingnya Indonesia bagi BP, dan tidak memengaruhi operasi Tangguh LNG maupun agenda pertumbuhan kami di sektor hulu. Indonesia tetap menjadi bagian penting dari portofolio global BP. Tangguh tetap menjadi aset strategis dalam portofolio Hulu bp di kawasan ini,” kata James Tehubijuluw dalam keterangan tertulis pada Senin (9/11).
Di sisi lain, Manajemen PT Aneka Petroindo Raya (APR) menjelaskan perubahan kepemilikan saham tidak mengubah penggunaan merek BP maupun penerapan standar operasional perusahaan. APR tetap menjalankan kegiatan usaha dan operasional SPBU BP di Indonesia seperti biasa berdasarkan perjanjian lisensi.
Pengalihan kepemilikan saham tidak serta-merta mengubah identitas merek maupun standar layanan di jaringan SPBU tersebut. APR juga akan tetap menyediakan BBM dan mempertahankan standar pelayanan sesuai ketentuan internasional BP.
“Perubahan ini tidak mengubah penggunaan merek BP maupun penerapan standar BP yang berlaku internasional,” tulis manajemen APR dalam siaran pers, dikutip Selasa (10/11).
