Jakarta, VIVA - Nasib Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi perhatian setelah muncul kabar dirinya menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kelanjutan posisi Gibran di pemerintahan, terutama di tengah polemik dokumen pendidikan yang turut menjadi sorotan publik.
Meski demikian, Gibran masih menjalankan tugas sebagai wakil presiden. Pemerintah juga belum menyatakan adanya kekosongan jabatan tersebut.
Sejumlah perkembangan terbaru, mulai dari respons Prabowo, penjelasan mekanisme konstitusional, hingga perbedaan pernyataan pejabat pemerintah, menjadi perhatian dalam menentukan arah persoalan ini.
Berikut empat perkembangan terbaru mengenai kelanjutan nasib Gibran setelah menyampaikan niat mundur dari kursi wakil presiden, sebagaimana dihimpun Viva pada Rabu (11/10/2026).
1. Gibran Mengaku Mendapat Saran dari Prabowo
Gibran mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah masukan terkait polemik dokumen pendidikannya. Bahkan, dia menyebut Prabowo sudah seperti ayah sendiri karena memberikan banyak saran menghadapi dinamika yang sedang berlangsung.
"Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini," kata Gibran di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Salah satu masukan yang disampaikan Prabowo, menurut Gibran, adalah melanjutkan perjuangan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan menghadirkan seluruh dokumen pendidikan sejak sekolah dasar hingga strata satu.
"Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai dengan S1," kata Gibran.
Selain itu, Gibran menyebut akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung.
2. Yusril Ungkap Mekanisme Pemilihan Wapres Pengganti
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa konstitusi telah mengatur mekanisme pengisian jabatan wakil presiden apabila Gibran benar-benar mengundurkan diri.
Prosesnya harus diawali dengan surat pengunduran diri tertulis dari wakil presiden yang ditujukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Setelah menerima pemberitahuan tersebut, MPR akan menyampaikan informasi kepada Presiden Prabowo sekaligus meminta pengajuan dua nama calon wakil presiden pengganti.
