Pantau - Tingginya biaya peliputan ke daerah dinilai menjadi salah satu faktor yang memengaruhi perhatian media terhadap pembangunan di desa, terutama ketika sejumlah program pemerintah mulai diarahkan ke wilayah yang jauh dari pusat pemberitaan di Jakarta.
Pandangan tersebut disampaikan Dr. Prabu Revolusi dalam artikel opini berjudul Ongkos Mahal Melihat Indonesia dari Desa yang diterbitkan pada Rabu (11/11/2026).
Prabu menyoroti perbedaan biaya antara meliput polemik politik di Jakarta dan memverifikasi pelaksanaan program pembangunan di daerah terpencil.
Menurutnya, perbedaan ongkos tersebut dapat memengaruhi peristiwa yang memperoleh perhatian dalam pemberitaan nasional.
Biaya Peliputan Dinilai Memengaruhi Perhatian MediaPrabu menjelaskan bahwa redaksi yang berbasis di Jakarta relatif mudah mengakses narasumber, mengikuti perdebatan, dan memproduksi pemberitaan mengenai isu yang berlangsung di ibu kota.
Sebaliknya, peliputan pembangunan sekolah di daerah seperti Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, membutuhkan biaya transportasi, akomodasi, serta waktu kerja reporter dan juru kamera.
Ia menyebut kondisi tersebut sebagai "bias ongkos", yakni kecenderungan suatu peristiwa memperoleh perhatian berdasarkan kemudahan akses peliputan, bukan semata-mata tingkat kepentingannya bagi masyarakat.
Menurut Prabu, perbedaan biaya akses informasi juga dapat membantu menjelaskan mengapa perdebatan publik lebih sering terdengar dari perkotaan dibandingkan wilayah perdesaan.
Meski demikian, pandangan tersebut merupakan analisis penulis dan bukan hasil pengukuran langsung terhadap seluruh pemberitaan media nasional.
Program Pendidikan Pemerintah Mulai Menjangkau DaerahPrabu mengaitkan persoalan biaya peliputan dengan arah pembangunan dalam Asta Cita keenam Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pembangunan dari desa dan dari bawah.
Menurutnya, kebutuhan lahan yang luas menjadi salah satu alasan sejumlah program pendidikan ditempatkan di kabupaten dan wilayah pinggiran.
Salah satu contohnya adalah Sekolah Garuda Baru yang dirancang menggunakan lahan sekitar 20 hektare, dengan bangunan utama menempati sekitar dua hektare dan sisanya dimanfaatkan sebagai kawasan hijau serta ruang belajar alam.
Program tersebut diarahkan ke wilayah dengan keterbatasan akses pendidikan berkualitas, termasuk Soe di Kabupaten Timor Tengah Selatan.
Sementara itu, pembangunan Sekolah Rakyat umumnya membutuhkan lahan pemerintah daerah seluas lima hingga 10 hektare.
Kebutuhan lahan tersebut dapat bertambah seiring peningkatan kapasitas sekolah hingga mencapai 2.000 siswa.
Sekolah Nasional Terintegrasi Membutuhkan Lahan hingga 30 HektareProgram Sekolah Nasional Terintegrasi yang mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2026 juga menjadi contoh pembangunan fasilitas pendidikan dengan kebutuhan lahan besar.
Dalam artikel tersebut, Prabu menyebut konsep pembangunan sekolah ini membutuhkan lahan sekitar 20 hingga 30 hektare, meskipun sejumlah lokasi yang ditinjau memiliki luas 12 hingga 14 hektare.
Lahan seluas 20 hektare setara dengan 200.000 meter persegi atau sekitar 28 lapangan sepak bola standar.
Menurut Prabu, kebutuhan lahan sebesar itu sulit dipenuhi di kawasan perkotaan yang padat penduduk.
Kondisi tersebut mendorong penempatan sebagian fasilitas pendidikan ke daerah yang memiliki ketersediaan lahan lebih luas.
Namun, ia juga mengakui bahwa tidak seluruh pembangunan Sekolah Rakyat berada di perdesaan karena program tersebut turut dilaksanakan di kota seperti Medan, Surabaya, dan Tangerang.
Pembangunan di Daerah Memerlukan Peliputan LangsungPrabu menilai pergeseran lokasi pembangunan menghadirkan tantangan bagi media yang selama ini memusatkan kegiatan peliputan di Jakarta.
Menurutnya, keberadaan fasilitas pendidikan di daerah perlu diperiksa langsung untuk memastikan pembangunan telah berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Peliputan lapangan diperlukan untuk mengetahui kondisi bangunan, kegiatan belajar, serta keberadaan siswa yang menjadi penerima manfaat program.
Dalam pandangannya, perhatian terhadap pembangunan di daerah tidak cukup hanya mengandalkan informasi yang mudah diperoleh dari pusat pemerintahan.
