Pemerintah di beberapa negara—seperti Inggris, Jepang, dan Swedia—mengimbau warganya untuk bersiap menghadapi krisis (perang dan bencana). “Isi lemari dapur Anda sekarang!! Pastikan keluarga Anda memiliki stok makanan dan air bersih yang cukup untuk bertahan hidup setidaknya satu minggu tanpa bantuan luar.”
Begitulah pesan resmi dari pemerintah yang dibagikan lewat gawai warganya. Ini bukan potongan naskah film “Distopia”, melainkan sebuah fakta yang terjadi di panggung internasional saat ini.
Sementara di sini, publik masih sibuk berdebat soal gimik politik harian dan harga bahan pokok yang makin tidak terkendali, negara-negara kaya, maju, dan bernalar justru sedang menyiapkan rakyatnya menghadapi skenario terburuk yakni perang dunia ketiga.
Mengapa negara-negara dengan anggaran militer raksasa, armada jet tempur siluman, dan teknologi kecerdasan buatan terdepan justru panik pada urusan klasik yaitu pangan?
Jawabannya sederhana. Dalam krisis geopolitik, musuh utama yang paling menakutkan bukanlah rudal atau peluru kendali, melainkan pangan yang merupakan kebutuhan pokok setiap warganya. Kelaparan merupakan dampak primer dari perang yang dapat melumpuhkan kedaulatan sebuah negara.
Secara berurutan, fenomena imbauan simpanan pangan darurat (household emergency stockpiling) telah menjalar di sedikitnya 10 negara dan kawasan berisiko tinggi. Mereka menerbitkan panduan kesiapsiagaan darurat nasional yang mewajibkan warga mengamankan stok makanan secara mandiri.
Inggris contohnya. Mereka menggelar program kesiapsiagaan nasional (Be Ready) yang mengimbau rumah tangga menyimpan persediaan makanan kaleng, air bersih (minimal 9 liter per orang), dan obat-obatan dasar untuk bertahan mandiri selama 3-7 hari guna mengantisipasi kelumpuhan rantai pasok.
Di Jepang, melalui Kementerian Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (MAFF), warga diminta menerapkan metode Rolling Stock yaitu menyimpan makanan siap saji, beras instan, dan air minum untuk 7-14 hari menghadapi risiko eskalasi di Selat Taiwan dan bencana megathrust.
Situasi yang sama juga terjadi di Swedia, Finlandia, Jerman, Taiwan, Polandia, Korea Selatan, Australia dan Amerika Serikat. Peringatan tersebut menegaskan bahwa situasi ke depan tidak menentu. Dalam kondisi yang tidak terkendali, jaminan ketersediaan dan distribusi pengiriman bahan pangan dapat berhenti kapan saja.
Cadangan makanan yang dimiliki masing-masing negara dalam kondisi darurat bervariasi sesuai dengan kemampuan finansialnya. Data Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) mencatat Rusia dan Amerika menempati peringkat pertama negara yang mampu bertahan lebih dari dua tahun dalam kondisi blokade penuh.
Rusia memiliki rasio swasembada kalori lebih dari 100%. Negara ini merupakan produsen gandum, minyak nabati, daging, dan kentang. Sedangkan AMerika Serikat surplus produksi jagung, kedelai, gandum, dan peternakan yang melimpah.
Cina bahkan telah mengantisipasi perang dan krisis dari jauh hari. Saat ini Cina menguasai lebih dari 50% cadangan gandum dan jagung dunia, serta hampir 60% cadangan beras global di dalam lumbung strategis pemerintah (Sinograin).
Cina sanggup memberi makan 1,4 miliar populasinya selama lebih dari satu tahun secara mandiri tanpa bergantung pada pihak luar. Selanjutnya diikuti negara Nordik seperti Finlandia dan Swiss dengan kemampuan bertahan berkisar 6-12 bulan. Lantas bagaimana dengan negara kita, Indonesia?
Kelimpahan dan KetergantunganKita kerap terbuai dengan narasi kesuburan tanah Nusantara. Namun, jika dibedah secara objektif ketahanan pangan Indonesia memiliki struktur rentan yang patut diwaspadai. Di satu sisi, Indonesia memiliki Cadangan Beras Pemerintah (CBP) pada kisaran 1,5 juta hingga 2 juta ton (BPS, 2025). Pasokan beras ini relatif aman sebagai penyangga domestik untuk beberapa bulan menghadapi krisis.
Namun terdapat tiga titik rawan yang membayangi. Pertama, ketergantungan impor gandum yang cukup tinggi, padahal gandum telah menjadi konsumsi pokok kedua masyarakat melalui mie instan dan roti. Impor gandum Indonesia mencapai 10 juta hingga 11 juta ton per tahun. Kelumpuhan rantai pasok global akan langsung memukul ketahanan pangan masyarakat perkotaan.
Kedua, ketergantungan bahan baku pupuk kimia. Bahan baku utama seperti fosfat dan kalium mayoritas diimpor dari negara-negara konflik di Eropa Timur dan Timur Tengah. Gangguan pasokan pupuk berpotensi menurunkan hasil panen lokal hingga 40%.
Ketiga, sebagai negara kepulauan, keterhubungan antarwilayah merupakan kunci. Jika perang global memicu krisis bahan bakar dan armada kapal terhenti, maka pasokan pangan tidak akan terdistribusi merata sampai ke pelosok negeri.
Langkah StrategisDinamika geopolitik memberikan pelajaran penting dimana ketahanan nasional tidak hanya diukur dari kekuatan persenjataan militer, tetapi juga dari ketahanan pasokan makanan untuk setiap warga. Sebagai respons terhadap fenomena ini, langkah strategis yang dapat diambil mencakup dua tingkatan.
Di level negara, perluasan cakupan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) agar tidak terbatas pada makanan pokok (beras saja), tetapi juga termasuk kebutuhan lain seperti minyak goreng, gula, dan protein. Selain itu, percepatan diversifikasi pangan lokal (singkong, sagu, jagung, sorgum) harus diakselerasi dengan optimalisasi sisi hilir produk turunan seperti singkong menjadi tepung mokaf untuk mengurangi ketergantungan pada impor gandum.
Di level rumah tangga, kesiapsiagaan pangan mandiri bukanlah tindakan panic buying, melainkan langkah antisipasi yang rasional. Memiliki cadangan makanan yang cukup, air bersih, dan stok medis di masing-masing rumah merupakan bagian integral dari pertahanan sipil berbasis masyarakat.
BNPB dan Bapanas harusnya juga menerbitkan panduan kesiapsiagaan pangan rumah tangga yang terukur seperti yang dilakukan negara-negara lain sebelumnya. Dalam kondisi dinamika geopolitik global yang tidak menentu, pelindung utama ketahanan sebuah negara dimulai dari kesiapan stok pangan yang menjamin keberlanjutan hidup setiap warganya.
