JAKARTA, KOMPAS.TV - Anggota Komisi VI DPR RI sekaligus Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat, Herman Khaeron mengatakan fraksi partainya belum memutuskan sikap terkait hak menyatakan pendapat (HMP) mengenai polemik ijazah Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.
Ia mengungkap saat ini fraksi Demokrat masih dalam tahap berkoordinasi mengenai rencana hak menyatakan pendapat tersebut, usai adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai syarat pendidikan Gibran.
"Sampai hari ini tentu fraksi belum mengeluarkan secara resmi terhadap apa yang sebaiknya merespons terhadap persoalan ini," ujar Herman dalam dalam dialog Sapa Indonesia Pagi KompasTV, Rabu (11/11/2026).
Ia menegaskan hak menyatakan pendapat menjadi hak para anggota Demokrat di DPR. Meskipun begitu, Herman mengaku belum mengetahui siapa saja anggota Demokrat di parlemen yang akan menggunakan hak menyatakan pendapatnya.
Baca Juga: Momen Gibran Tinggalkan Istana Tak Pakai Mobil Dinas RI 2
"Jadi, saya kira sekarang tahapannya kami sedang melakukan koordinasi dengan berbagai fraksi di DPR, tentu ini dalam rangka untuk kita sama-sama apa yang sebaiknya kita putuskan," ucapnya.
Menurutnya, usulan hak menyatakan pendapat juga belum dibahas di dalam rapat badan musyawarah (bamus).
"Kalau kemarin ada bamus dan dalam bamus belum ada keputusan untuk membahas terhadap usulan para anggota, ya kita menunggu lagi kapan ada bamus dan kemudian apa hasil dari rapat badan musyawarah tersebut," ujarnya.
Pihaknya saat ini juga masih menunggu arahan dari Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Menurutnya, Ketua Umum Demokrat sedang melakukan koordinasi di tingkat atas mengenai langkah apa yang sebaiknya dilakukan untuk menyikapi putusan MK dan MA.
Baca Juga: Isu Pemakzulan Mencuat, Gibran: Presiden Minta Saya 'Fight' di PTUN dan MA | KOMPAS PAGI
Herman menegaskan Demokrat memahami keputusan MK dan MA terkait syarat pendidikan Gibran.
Ia mengaku pihaknya banyak berkonsultasi dan menerima aspirasi dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, akademisi, sampai praktisi.
Lebih lanjut, politisi Demokrat itu menegaskan Indonesia sebagai negara hukum harus menegakkan supremasi hukum.
Herman mengatakan proses politik pun saat ini tengah berlangsung di DPR usai putusan MA dan MK mengenai syarat pendidikan Gibran tersebut.
Putusan MK yang dimaksud terkait gugatan terhadap syarat pendidikan Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2024. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan Gibran punya ijazah setara sekolah menengah atas (SMA)/sederajat.
Sementara dalam putusan MA yang keluar setelahnya, MA mengabulkan gugatan yang diajukan Subhan Palal terkait surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan Gibran, dalam putusan kasasi. MA menyatakan suket Gibran tidak sah dan batal demi hukum.
Herman pun menegaskan Demokrat tidak bisa berdiri sendiri dalam proses politik yang berjalan usai adanya putusan dua lembaga peradilan tertinggi di Indonesia tersebut.
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Tri Angga Kriswaningsih Editor : Tito-Dirhantoro
Sumber : Kompas TV
- demokrat
- sekjen demokrat
- herman khaeron
- hak menyatakan pendapat
- gibran
- gibran rakabuming raka
