Jakarta, VIVA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadapi dua kemungkinan di tengah polemik ijazah yang menyeret namanya, yakni mengundurkan diri atau diberhentikan melalui mekanisme pemakzulan. Kedua jalan tersebut memiliki prosedur konstitusional berbeda, mulai dari penyampaian surat pengunduran diri hingga keterlibatan DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Sebagaimana diketahui, isu pengunduran diri mencuat setelah Gibran menyampaikan niat untuk mundur kepada Presiden Prabowo Subianto. Di sisi lain, sejumlah anggota DPR lintas fraksi mulai menggulirkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) sebagai langkah awal proses pemakzulan.
Polemik tersebut berkaitan dengan persoalan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya menyatakan tidak menemukan bukti ijazah setingkat SMA dari luar negeri yang digunakan Gibran saat mengurus surat keterangan penyetaraan pendidikan untuk mendaftar sebagai calon wakil presiden.
Perhatian terhadap persoalan itu semakin meningkat setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan warga dan menyatakan surat keterangan penyetaraan tersebut tidak sah serta batal demi hukum.
Tahapan Jika Gibran Mengundurkan Diri
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan, apabila Gibran benar-benar mengundurkan diri, pengisian jabatan wakil presiden akan dilakukan melalui pemilihan di MPR.
"Kalau misalnya Pak Wakil Presiden itu mengundurkan diri, berhenti begitu, memang MPR akan menyurati Pak Presiden untuk mengajukan dua calon wakil presiden yang baru disertai dengan berkas-berkas persyaratan pencalonannya dan MPR akan mengadakan pemilihan dalam waktu 60 hari sejak diterima surat dari Pak Presiden itu," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Menurut Yusril, proses tersebut diawali dengan surat pengunduran diri yang disampaikan kepada MPR. Setelah menerima pemberitahuan tersebut, MPR akan menyampaikan informasi kepada Presiden Prabowo Subianto sekaligus meminta dua nama calon pengganti.
"Jadi kalau misalnya tidak menolak kan nanti harus ada pernyataan tertulislah dari Pak Wakil Presiden yang ditujukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat," ujarnya.
Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, ketika jabatan wakil presiden kosong, MPR wajib menggelar sidang untuk memilih pengganti paling lambat 60 hari. Presiden mengajukan dua calon, kemudian MPR memilih salah satunya melalui sidang paripurna. Ketentuan teknis pemilihan juga diatur dalam Pasal 46 UU MD3.
