YOGYAKARTA, KOMPAS — Pimpinan Universitas Gadjah Mada menyatakan tengah menelusuri informasi yang menyebut sejumlah mahasiswanya diamankan atau ditangkap oleh aparat terkait kericuhan di Kota Yogyakarta. Jika benar ada yang mahasiswanya yang ditangkap, UGM menyatakan siap memberi pendampingan.
”Sehubungan dengan adanya laporan mengenai mahasiswa yang diamankan oleh aparat dalam peristiwa tersebut, UGM tengah melakukan pendataan, penelusuran keberadaan, dan verifikasi kondisi mahasiswa yang terdampak,” kata Rektor UGM Ova Emilia dalam keterangan tertulis, Rabu (11/11/2026).
Ova memaparkan, UGM juga berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait untuk memastikan keberadaan dan kondisi mahasiswanya. Pihak universitas juga menyatakan bakal mengupayakan pendampingan yang diperlukan.
”Apabila terdapat mahasiswa UGM yang ditangkap atau diamankan, universitas akan mengupayakan segala langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak mereka, termasuk memberikan pendampingan hukum dan berkoordinasi dengan pihak berwenang,” tutur Ova.
Dalam keterangan tertulis itu, Ova juga menyatakan bahwa UGM berkomitmen untuk menjaga nilai-nilai demokrasi, kebebasan menyampaikan pendapat, serta perlindungan hak asasi manusia. Hal itu disampaikan menanggapi aksi unjuk rasa sejumlah elemen masyarakat di Yogyakarta pada Selasa (10/11/2026).
Aksi unjuk rasa itu berlangsung aman dan tertib pada Selasa siang hingga malam. Namun, pada Selasa sekitar pukul 20.00 WIB, terjadi kericuhan antara massa dan aparat kepolisian di depan Gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kota Yogyakarta.
Kericuhan kemudian juga dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah lain, seperti kawasan Tugu Yogyakarta dan area Bundaran UGM. Hingga Rabu sekitar pukul 08.00 WIB, sedikitnya 154 orang ditangkap atau diamankan oleh polisi terkait kericuhan itu.
Ova memaparkan, UGM memandang kebebasan menyampaikan pendapat secara damai merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi. Hal ini juga merupakan hak konstitusional setiap warga negara, termasuk mahasiswa.
Sebagai institusi pendidikan tinggi, kata Ova, UGM berkomitmen menjaga ruang akademik yang terbuka, kritis, dan demokratis, serta menghormati partisipasi sivitas, termasuk mahasiswa, dalam kehidupan publik.
Oleh karena itu, Ova menyatakan, UGM menolak segala bentuk tindakan kekerasan terhadap sivitas, baik dalam penyampaian aspirasi maupun dalam proses pengamanan aksi.
UGM juga menyatakan, setiap tindakan pengamanan oleh aparat harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum, mengedepankan prinsip legalitas dan proporsionalitas, serta menghormati hak asasi manusia.
“UGM meyakini bahwa universitas memiliki tanggung jawab untuk menjaga ruang demokrasi, termasuk memastikan bahwa perbedaan pendapat, kritik, dan penyampaian aspirasi dapat berlangsung secara damai tanpa ancaman kekerasan,” ungkap Ova.
Ova menambahkan, kampus harus tetap menjadi ruang aman bagi kebebasan berpikir, berekspresi, dan menyampaikan kritik. Menurutnya, komitmen terhadap demokrasi tidak boleh berhenti pada pengakuan atas kebebasan berpendapat, tetapi juga harus diwujudkan melalui perlindungan terhadap mereka yang menggunakan hak tersebut.
“UGM akan terus mengupayakan langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi mahasiswa dan memastikan hak-hak mereka terpenuhi,” tuturnya.
UGM meyakini bahwa universitas memiliki tanggung jawab untuk menjaga ruang demokrasi, termasuk memastikan bahwa perbedaan pendapat, kritik, dan penyampaian aspirasi dapat berlangsung secara damai tanpa ancaman kekerasan
Sebelumnya, Pelaksana Tugas Kepala Bidang Humas Polda DIY Ajun Komisaris Besar Novita Eka Sari mengatakan, kericuhan mulai terjadi pada Selasa sekitar pukul 20.00 WIB. Saat itu, terdapat sekitar 100 orang yang berkumpul di depan Gedung DPRD DIY di Jalan Malioboro, Yoyakarta.
“(Mereka) melakukan penyerangan dengan menembakkan petasan, molotov, dan pelemparan batu ke area dalam (Gedung) DPRD,” katanya dalam keterangan tertulis, Rabu dini hari.
Sekitar pukul 20.30 WIB, anggota kepolisian yang terdiri dari 4 Satuan Setingkat Kompi (SSK) Penanggulangan Huru Hara Brimob dan 60 personel Satuan Penindak Perusuh Brimob mendorong massa ke arah utara kawasan Malioboro. Saat melakukan tindakan itu, personel kepolisian menggunakan kendaraan taktis roda dua dan roda empat.
Novita menuturkan, Satgas Penguatan Patroli Siaga Reserse (Pagar) dari kepolisian sejumlah 858 personel juga melakukan penangkapan terhadap pelaku massa anarkistis. Penangkapan itu disebut dilakukan secara profesional dan prosedural di bawah kendali Direktur Reserse Kriminal Umum Polda DIY.
“Selanjutnya pelaku diamankan ke Posko Satgas yang terletak di lantai 2 Gedung DPRD DIY,” ucap Novita.
Dia menambahkan, sekitar pukul 21.00 WIB, petugas kembali mendorong massa hingga ke area Tugu Golong Gilig atau Tugu Yogyakarta. Petugas kemudian membuat barikade di sekitar area Tugu Yogyakarta serta menangkap sejumlah pelaku kericuhan.
Menurut Novita, di area Tugu Yogyakarta itu, terjadi pelemparan petasan dari arah massa. Petugas kepolisian kemudian bertahan di area tersebut dan melakukan penyekatan massa dari arah timur Tugu Yogyakarta.
Kericuhan kemudian dilaporkan merembet hingga ke area Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM). Meski begitu, Novita menyatakan, dalam peristiwa tersebut, polisi tidak memasuki area kampus UGM.
“Penindakan perusuh atau pelaku anarkis berawal dari Gedung DPRD, sekitaran Malioboro, tugu, dan sampai bundaran depan UGM (tidak masuk kampus),” ujar Novita melalui pesan tertulis, Rabu pagi.
Dia menambahkan, hingga Rabu sekitar pukul 08.00, total terdapat 154 orang yang diamankan atau ditangkap terkait kericuhan tersebut. Sebelumnya, Polda DIY juga melaporkan menyita sejumlah barang, seperti 6 botol molotov, 12 buah petasan, 7 botol bensin, 1 buah senjata tajam, 1 buah ketapel, dan 1 bungkus gotri untuk amunisi ketapel.
