Jakarta: Di tengah berbagai sorotan terhadap kondisi ekonomi dan dinamika politik dalam negeri, perekonomian Indonesia mencatat pertumbuhan 5,47 persen pada kuartal III-2026. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kuartal sebelumnya sebesar 5,29 persen, sekaligus menunjukkan aktivitas ekonomi nasional masih bergerak di tengah ketidakpastian global.
Namun, di balik capaian tersebut, terdapat pekerjaan besar yang harus diselesaikan pemerintah. Mulai dari pembenahan tata kelola ekonomi, penguatan pengelolaan sumber daya alam, peningkatan kepercayaan investor, hingga menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan keterbukaan terhadap investasi asing.
Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier menilai pemerintah saat ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk dugaan perlawanan dari kelompok oligarki terhadap upaya pembenahan tata kelola ekonomi. Ia mengaitkan dinamika tersebut dengan implementasi Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menekankan penguasaan negara atas sektor-sektor strategis perekonomian.
Menurut Fuad, penguatan peran negara dalam pengelolaan sumber daya alam perlu dilakukan agar kekayaan nasional memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat. Ia juga menyoroti dugaan praktik yang merugikan negara, termasuk penyalahgunaan pengelolaan sumber daya alam dan pembakaran kawasan hutan yang melibatkan korporasi maupun individu.
"Ya, misalnya berpangkal pada Pasal 33. Baru mulai dengan PT DSI, Danantara Sumberdaya Indonesia ini sebagai pintu untuk ekspor tunggal ya, untuk sumber daya alam. Itu banyak benar gangguannya, terasa kan. Mereka (asing) minta ini itu, segala macam kita ngelihat lah sepertinya itu kan. Akhirnya dengan pelan-pelan juga kan maju selangkah step demi step, karena mereka ini sudah terlalu kuat" ujar Fuad dalam program Top Economy Metro TV, dikutip Rabu, 11 November 2026.
Meski demikian, Fuad menegaskan implementasi Pasal 33 tidak harus dimaknai sebagai nasionalisasi perusahaan. Dunia usaha tetap dapat menjalankan kegiatan produksi dan ekspor selama mengikuti aturan yang berlaku.
Sejalan dengan itu, Tenaga Ahli Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) Aditya Laksmana Yudha mengatakan pembenahan tata kelola merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat kehadiran negara sekaligus memastikan hasil pengelolaan ekonomi dapat dirasakan masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan.
Salah satu langkah yang disampaikan Aditya adalah penertiban sekitar 6,2 juta hektare kawasan hutan melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Pemerintah juga disebut memperoleh sekitar Rp52 triliun penerimaan yang masuk ke dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari upaya tersebut.
Optimalisasi aset dan sumber daya alam diharapkan dapat memperkuat kapasitas fiskal sekaligus mendorong pemanfaatan lahan menjadi lebih produktif. Pemerintah juga tetap membutuhkan keterlibatan sektor swasta karena kapasitas APBN tidak cukup untuk membiayai seluruh kebutuhan pembangunan.
Aditya menyebut kebutuhan investasi untuk menopang target pertumbuhan ekonomi delapan persen mencapai sekitar Rp13 ribu triliun. Karena itu, peran swasta dan investor asing tetap diperlukan untuk mendorong industrialisasi serta menciptakan lapangan kerja.
"Tentu ada rambu-rambu yang ingin ditegakkan pemerintah melalui pembenahan tata kelola tadi. Fakta 6,2 juta hektare lahan hutan yang sudah diambil alih oleh Satgas PKH adalah komitmen dan konsistensi pemerintah Presiden Prabowo untuk bagaimana membenahi tata kelola," kata Aditya.
Baca Juga :
Asing Berisik, Pertumbuhan Ekonomi Tak TerusikMantan menteri keuangan Fuad Bawazier. Foto: tangkapan layar YouTube Metro TV.
Keterbukaan terhadap investasi
Keterbukaan terhadap investasi juga tercermin dari perkembangan proyek Blok Masela yang kembali bergerak setelah mengalami proses panjang selama 28 tahun. Pemerintah berharap investasi tersebut dapat memperkuat kapasitas energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar negeri.
Di sisi lain, pembenahan juga menyasar pasar modal. Evaluasi Morgan Stanley Capital International (MSCI) terhadap tata kelola pasar modal Indonesia menjadi perhatian pemerintah dan otoritas terkait. Aditya mengatakan pemerintah terbuka terhadap masukan internasional sepanjang didasarkan pada fakta objektif.
Menurut dia, transparansi, keterbukaan informasi, dan perlindungan investor, termasuk investor ritel domestik, menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pasar modal Indonesia. Namun, evaluasi tersebut harus terbebas dari kepentingan manipulatif pihak tertentu.
Fuad juga menilai penegakan hukum dan ketegasan otoritas perlu diperkuat agar praktik perdagangan yang tidak sesuai aturan dapat ditindak. Ia mengkritik cara MSCI menyampaikan evaluasinya, tetapi pada saat yang sama mengakui Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah dalam memperbaiki tata kelola pasar modal.
Di tengah berbagai pembenahan tersebut, perekonomian Indonesia mencatat pertumbuhan 5,47 persen pada kuartal III-2026. Aditya menilai capaian itu menunjukkan aktivitas ekonomi bergerak di berbagai sektor, mulai dari industri pengolahan, konsumsi, hingga pengeluaran pemerintah.
Ia juga menyoroti mulai berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di sejumlah daerah. Maluku Utara, misalnya, mencatat pertumbuhan tinggi yang didukung aktivitas industri pengolahan dan smelter. Namun, pemerintah dinilai perlu memperluas sumber pertumbuhan agar tidak hanya bergantung pada sektor pertambangan dan komoditas tertentu.
Pengembangan hilirisasi juga perlu diperluas ke sektor pangan, kelapa sawit, dan komoditas lainnya. Dengan begitu, industri dalam negeri dapat menghasilkan produk bernilai tambah lebih tinggi sekaligus memperkuat daya saing ekspor.
"Kita lihat hilirisasi sebenarnya tidak hanya di sumber daya alam. Hilirisasi juga katakanlah di produk makanan. Pangan, kelapa sawit, kemudian juga komoditas-komoditas pangan lainnya juga bergerak ke hilirisasi. Sampai dengan industri hilir. Nilai tambah ada. Kemudian untuk energi bergerak ke sana. Misalnya energi PSEL, itu mengurangi biaya energi kita," jelas Aditya.
Dari sisi investasi, Aditya menyebut realisasi investasi kuartal III mencapai sekitar Rp1.500 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sekitar 2,1 juta orang. Pemerintah juga menyiapkan stimulus sekitar Rp31 triliun pada kuartal IV untuk menjaga daya beli masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru.
Stimulus tersebut mencakup dukungan transportasi, bantuan pangan, dan Bantuan Subsidi Upah (BSU). Aditya juga menyampaikan masih terdapat sekitar Rp900 triliun anggaran yang dapat diserap hingga akhir tahun untuk berbagai kebutuhan pemerintah.
Tenaga Ahli Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) Aditya Laksmana Yudha (kanan). Foto: tangkapan layar YouTube Metro TV.
Sementara itu, Fuad menilai momentum Natal dan Tahun Baru serta Ramadan dan Idulfitri berpotensi memberikan dorongan tambahan terhadap konsumsi masyarakat pada kuartal IV dan kuartal I tahun berikutnya. Ia juga menekankan pentingnya menjaga ketahanan pangan, terutama ketersediaan beras menjelang periode peningkatan konsumsi.
Menurut Fuad, stok beras nasional masih mencukupi. Namun, kebijakan pangan perlu tetap memperhatikan kesejahteraan petani di tengah dinamika harga. Ia menyebut Nilai Tukar Petani (NTP) berada di angka 134 dan menilai peningkatan kesejahteraan produsen pangan juga perlu menjadi perhatian pemerintah.
"Sekarang kalau kita lihat laporan dari stok makanan, sebetulnya itu cukup. Stok berasnya cukup. Malah, itu kan sekarang ada di setiap bulan ada diserap. Saya malah menyarankan nanti seandainya penyerapan dari mereka-mereka itu kurang. Karena kalau ada penyerapan, beras Bulog itu kan jadi baru. Baru teruskan muter kan, dan Bulognya dapat duit," kata Fuad.
Di luar persoalan domestik, hubungan ekonomi internasional tetap menjadi bagian penting dari strategi pembangunan Indonesia. Aditya menegaskan pemerintah tidak bermaksud menutup diri dari negara lain, termasuk Singapura yang disebut menyumbang sekitar 30 persen investasi ke Indonesia.
Kerja sama dengan negara lain, menurutnya, harus dibangun berdasarkan prinsip saling menguntungkan. Indonesia tetap perlu memperkuat kemandirian pada sektor strategis, terutama energi, pangan, dan air, tetapi tidak bisa mengabaikan ketergantungan ekonomi antarnegara.
Ia juga mencontohkan kerja sama Indonesia dan Malaysia dalam memperjuangkan kepentingan industri sawit di pasar Eropa. Meskipun menjadi pesaing dalam perdagangan, kedua negara memiliki kepentingan bersama untuk memperkuat posisi komoditas tersebut di pasar internasional.
Fuad menambahkan nasionalisme ekonomi tidak berarti Indonesia anti-investasi asing. Ia mencontohkan rencana pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) yang tetap membutuhkan modal dari luar negeri. Hal terpenting, menurutnya, adalah memastikan investasi tersebut memberikan nilai tambah sebesar-besarnya bagi Indonesia.
Pada akhirnya, tantangan ekonomi Indonesia bukan hanya mempertahankan angka pertumbuhan, melainkan memastikan pertumbuhan tersebut ditopang fondasi yang lebih kuat. Pembenahan tata kelola, kepastian hukum, penguatan industri domestik, dan keterbukaan terhadap investasi menjadi sejumlah pekerjaan yang perlu berjalan beriringan agar manfaat pertumbuhan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
