Surabaya (beritajatim.com) – DPRD bersama Pemerintah Kota Surabaya mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp12,9 triliun. Ketua DPRD Surabaya, Syaifuddin Zuhri, menyatakan anggaran tersebut diarahkan untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat melalui prioritas pendidikan, infrastruktur, dan program yang menjawab kebutuhan warga.
Pengesahan APBD 2027 dilakukan melalui rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Surabaya. Syaifuddin berharap semangat Hari Pahlawan 10 November menjadi dorongan bagi seluruh pihak untuk terus bekerja bersama meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kita aplikasikan untuk semangat menyejahterakan masyarakat. Maka tentunya segala upaya ini terus kita dedikasikan untuk kepentingan warga Kota Surabaya,” ujar Syaifuddin di Surabaya, Selasa.
Dia menjelaskan, penyusunan APBD 2027 telah melalui evaluasi terhadap berbagai masukan dan kebutuhan riil masyarakat. Meski menghadapi tantangan fiskal, DPRD bersama Pemkot Surabaya berupaya mencari terobosan agar target pembangunan dapat tercapai secara maksimal.
Syaifuddin menyebut penguatan potensi pendapatan daerah perlu berjalan beriringan dengan penentuan program prioritas. Anggaran juga harus diarahkan pada kebutuhan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Ini adalah wujud upaya sinergisitas DPRD dengan pemerintah kota. Ketika ada potensi yang perlu dinaikkan ya kita naikkan,” katanya.
Dia menambahkan, pendidikan dan infrastruktur menjadi sejumlah sektor yang mendapat perhatian dalam pembahasan anggaran. DPRD juga mendorong agar program yang disusun sesuai dengan aspirasi warga Surabaya.
Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengapresiasi dukungan seluruh anggota DPRD selama proses pembahasan APBD 2027. Dia menyampaikan bahwa arahan, masukan, kritik, dan saran legislatif menjadi bagian dari proses mencapai kesepakatan bersama.
Eri berharap pengesahan Raperda APBD 2027 dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Dia juga menginginkan anggaran tersebut berdampak pada penurunan sejumlah persoalan sosial dan ekonomi di Kota Pahlawan.
“Semoga Raperda yang diparipurnakan hari ini bisa bermanfaat dan bermakna bagi seluruh masyarakat Kota Surabaya,” kata Eri.
Menurut Eri, APBD 2027 diarahkan untuk menekan angka kemiskinan, stunting, pengangguran terbuka, hingga gini rasio. Berbagai indikator tersebut menjadi bagian dari tujuan pembangunan yang ingin dicapai melalui kebijakan anggaran daerah.
“Karena itulah tujuan anggaran Raperda 2027 Kota Surabaya disahkan,” ujarnya.
Salah satu perhatian Pemkot Surabaya adalah memperluas jangkauan bantuan sosial bagi masyarakat. Pemerintah kota bersama DPRD berupaya menambah cakupan penerima bantuan, khususnya warga kelompok desil 1 dan 2 yang selama ini belum terakomodasi.
Eri mengatakan, penguatan kapasitas APBD diharapkan dapat menjangkau kelompok masyarakat tersebut. Pemerintah kota menargetkan warga yang memenuhi kriteria tetapi belum menerima bantuan dapat memperoleh dukungan melalui anggaran 2027.
“Dengan kekuatan APBD, kita sepakat dengan DPRD maka insya Allah desil satu sampai dua yang tidak ter-cover akan kita bantu semuanya,” pungkas dia. [ADV/asg]
