HARIAN.FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) terus memperkuat keterbukaan informasi publik melalui pengembangan layanan digital dan optimalisasi berbagai kanal informasi resmi. Langkah ini dilakukan untuk memudahkan sekitar 5,7 juta calon jemaah haji Indonesia yang masih dalam masa tunggu mengakses informasi terkait pengelolaan dana haji dan hak keuangan mereka.
Penguatan transparansi tersebut menjadi bagian dari komitmen BPKH dalam menjaga amanah jemaah sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan haji yang profesional, akuntabel, dan berkelanjutan.
Komitmen itu disampaikan dalam Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia di Jakarta, Selasa (10/11).
Dalam kesempatan tersebut, BPKH memaparkan sejumlah langkah transformasi pengelolaan informasi publik. Mulai dari penguatan tata kelola layanan informasi, penyediaan laporan keuangan dan laporan tahunan, optimalisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), hingga pengembangan berbagai kanal digital.
Upaya tersebut bertujuan menghadirkan layanan informasi yang lebih terstruktur, terintegrasi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Bagi BPKH, keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban kelembagaan, melainkan juga menjadi instrumen untuk mendorong partisipasi publik dalam mengawal pengelolaan dana haji.
Dari sisi kinerja pengelolaan, dana kelolaan BPKH menunjukkan tren peningkatan. Nilainya tercatat sebesar Rp112,32 triliun pada 2018 dan meningkat menjadi Rp188,54 triliun per Oktober 2026.
Peningkatan juga terlihat pada nilai manfaat yang dihasilkan. Dari Rp4,7 triliun pada 2017, nilai manfaat tersebut meningkat menjadi Rp12,05 triliun pada 2025.
Capaian ini mencerminkan upaya BPKH dalam mengoptimalkan pengelolaan dana haji dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Dengan demikian, dana yang dikelola diharapkan mampu memberikan manfaat secara berkelanjutan bagi jemaah maupun kemaslahatan umat.
Perluas Layanan Digital
Untuk semakin mendekatkan layanan informasi kepada masyarakat, BPKH menyediakan sejumlah kanal resmi yang dapat dimanfaatkan jemaah dan publik.
Di antaranya layanan PPID BPKH, website bpkh.go.id, BPKH Apps, WhatsApp Contact Center, serta akun media sosial resmi BPKH.
Melalui aplikasi BPKH, jemaah dapat memperoleh berbagai informasi mengenai pengelolaan dana haji, memantau nilai manfaat, hingga mengakses informasi estimasi keberangkatan dan data calon jemaah sesuai fitur yang tersedia.
BPKH juga memberikan informasi mengenai distribusi nilai manfaat yang dilakukan dua kali dalam setahun. Termasuk pemanfaatan nilai manfaat untuk membantu pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji.
Dengan akses tersebut, jemaah diharapkan dapat memahami secara lebih menyeluruh bagaimana dana haji dikelola, dikembangkan, serta dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji.
Kehadiran berbagai kanal informasi ini sekaligus membuka ruang bagi masyarakat untuk memperoleh penjelasan maupun menyampaikan permohonan informasi secara resmi.
Anggota Badan Pelaksana BPKH, Acep Riana Jayaprawira, mengatakan penguatan layanan informasi menjadi salah satu prioritas lembaganya untuk menghadirkan pelayanan yang semakin mudah dijangkau masyarakat.
“Kami terus mengembangkan berbagai kanal informasi agar jemaah semakin mudah memperoleh informasi mengenai hak keuangan, nilai manfaat, dan perkembangan pengelolaan dana haji. Harapannya, keterbukaan ini tidak hanya meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi, tetapi juga mendorong pemahaman dan partisipasi publik dalam menjaga amanah dana haji,” ungkap Acep.
Dia menegaskan, BPKH akan terus meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik melalui penguatan tata kelola informasi dan transformasi digital.
Menurutnya, pengelolaan dana haji tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan dana, tetapi juga harus mampu menciptakan manfaat berkelanjutan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh jemaah.
Melalui langkah tersebut, BPKH berharap kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana haji semakin meningkat. Sekaligus memastikan calon jemaah mendapatkan kemudahan dalam mengakses informasi mengenai dana yang menjadi hak mereka selama masa tunggu keberangkatan.
