Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) melemah pada pembukaan perdagangan Rabu (11/11/2026). Rupiah turun 52 poin atau 0,29 persen menjadi Rp18.114 per dolar AS dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya di level Rp18.062 per dolar AS.
Rully Nova Analis Bank Woori Saudara menilai pelemahan rupiah dipengaruhi meningkatnya tekanan inflasi di Amerika Serikat setelah rilis data Consumer Price Index (CPI) atau Indeks Harga Konsumen (IHK) Oktober 2026.
Menurut Rully, inflasi AS yang lebih tinggi mendorong penguatan indeks dolar AS dan kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah AS. Kondisi tersebut turut menekan pasar obligasi negara berkembang, termasuk Indonesia.
“Meningkatnya tekanan inflasi dengan CPI AS Oktober sebesar 0,4 persen dan 0,3 persen di luar energi dan makanan mendorong indeks dolar dan yield obligasi AS naik yang menjalar ke pelemahan pasar obligasi emerging market, termasuk Indonesia,” ujar Rully.
Dilansir dari Antara, kenaikan harga konsumen AS pada Oktober tercatat lebih tinggi dari perkiraan. Sementara itu, inflasi inti masih menunjukkan tekanan kuat selama tiga bulan berturut-turut.
Perkembangan tersebut memicu kekhawatiran pelaku pasar terhadap semakin meluasnya tekanan harga di AS. Dampaknya terlihat pada pasar obligasi pemerintah AS atau Treasury yang mengalami aksi jual setelah data inflasi diumumkan.
Imbal hasil Treasury tenor dua tahun melonjak sekitar 15 basis poin hingga menembus 4,7 persen. Kenaikan harian tersebut menjadi yang terbesar sejak awal April 2025. Sementara itu, imbal hasil Treasury tenor 10 tahun naik ke kisaran 4,93 persen.
Pasar keuangan juga mulai memperhitungkan kemungkinan kenaikan suku bunga pada Desember. Probabilitas kenaikan sebesar 50 basis poin bahkan meningkat hingga mendekati 15 persen.
Selain tekanan eksternal, Rully menilai sentimen politik dalam negeri turut membebani pergerakan rupiah. Ketidakpastian politik menyusul desakan pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming Raka Wakil Presiden RI menjadi salah satu faktor yang diperhatikan investor.
Menurut Rully, kekhawatiran investor tidak hanya berkaitan dengan dinamika politik, tetapi juga meningkatnya ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah serta menyusutnya jumlah masyarakat kelas menengah.
“Investor mengkhawatirkan meningkatnya ketidakpuasan masyarakat secara luas terhadap kinerja pemerintah, ditambah menyusutnya kelas menengah masyarakat,” katanya.
Rully juga menyoroti prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 yang diproyeksikan mencapai 5,7 persen. Menurutnya, target tersebut berpotensi tidak tercapai apabila ketidakpastian politik terus berlanjut dan mengganggu stabilitas perekonomian.
Aksi demonstrasi yang berlangsung di tengah dinamika politik juga dinilai dapat memperpanjang ketidakpastian. Bahkan, kondisi tersebut diperkirakan masih berlanjut hingga tahun depan.
“Ekspetasi pertumbuhan ekonomi 5,7 persen tahun 2026 diperkirakan meleset karena ketidakpastian politik yang diwarnai aksi demonstrasi. Kemungkinan akan terus berlangsung sampai tahun depan,” ujar Rully. (ant/fia/saf/ipg)
