Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, menanggapi wacana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya di tengah polemik keabsahan ijazah. Menurut Herman, keputusan tersebut merupakan hak individu Gibran.
Namun, Herman mengingatkan agar polemik tersebut tidak mengganggu stabilitas nasional dan jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Ya itu kan, itu kan hak individu ya. Dan tentu menjadi pilihan-pilihan dan bagi kami ya itu menjadi hak individu Mas Gibran gitu,” kata Herman kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11).
Herman mengatakan, Demokrat ingin memastikan program pemerintahan Prabowo berjalan dengan baik. Menurut dia, Prabowo memiliki sejumlah agenda pembangunan yang perlu dikawal, mulai dari swasembada pangan dan energi hingga peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.
“Namun terlebih daripada itu adalah kita harus menjaga stabilitas nasional dari berbagai sisi, keamanan, politik, ekonomi, sosial yang saya kira ini harus kita jaga bersama supaya Pak Prabowo sebagai presiden yang punya banyak program yang bagus untuk rakyat, bangsa, dan negara ini bisa dijalankan secara tenang, secara baik, dan tentu ada target-target yang ini ingin dicapai, supaya ini bisa dicapai dengan baik,” ujarnya.
Herman menilai stabilitas politik dan keamanan turut memengaruhi kondisi ekonomi nasional. Ia menyinggung fluktuasi nilai tukar rupiah dan harga saham yang menurutnya juga berkaitan dengan situasi dalam negeri.
Karena itu, ia meminta persoalan yang memicu kegaduhan dan dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan segera diselesaikan.
Ia mengatakan, Demokrat ingin berkontribusi menjaga stabilitas nasional melalui proses politik dan konstitusional yang tengah berjalan terkait polemik keabsahan ijazah Gibran.
“Karena kita juga ingin memberikan kontribusi nyata dalam stabilitas nasional untuk bisa menyukseskan pembangunan secara nasional,” tuturnya.
Polemik Ijazah Gibran dan Wacana MundurSebelumnya, polemik ijazah Gibran mencuat setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah luar negeri yang setara dengan SMA. Mahkamah Agung (MA) kemudian menyatakan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA milik Gibran tidak sah.
Persoalan tersebut memicu desakan agar Gibran mundur dari jabatan wakil presiden. Selain itu, muncul wacana pemakzulan melalui usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya menyampaikan bahwa Gibran telah menemui Prabowo dan menyampaikan niat untuk mundur dari jabatan wakil presiden.
Namun, Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumennya melalui jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Hingga Rabu (11/11), Gibran masih menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden.
