jpnn.com, JAKARTA - Ketua Fraksi PAN di MPR RI Sarifuddin Sudding menilai Gibran Rakabuming Raka sebenarnya tak memiliki jalur hukum lain untuk membuktikan keabsahan ijazahnya.
Hal demikian dikatakan dia menyikapi langkah Gibran yang berencana menempuh gugatan ke PTUN terkait keabsahan ijazah putra Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) itu.
BACA JUGA: Prabowo Tahu Disadap dari Laporan Kapolri Jenderal Suyudi
Sudding mengatakan putusan soal keabsahan suket penyetaraan ijazah SMA Gibran sudah dinyatakann hakim sebagai batal demi hukum.
Anggota Komisi III DPR RI itu menilai putusan MA harus ditaati melalui pengunduran diri secara sukarela atau Gibran diberhentikan dari kursi Wapres RI melalui DPR.
BACA JUGA: 6 Tokoh Berpotensi Jadi Wapres Pengganti Gibran, Siapa Saja Mereka?
Sebab, kata Sudding, putusan MA menandakan Gibran tidak memenuhi lagi syarat selaku Wapres RI sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7A Konstitusi UUD 45.
"Keputusan itu harus ditaati. Ditaati apakah secara sukarela atau dieksekusi dengan cara pemberhentian saudara Gibran selaku Wapres," katanya, Rabu (11/11).
BACA JUGA: Bukti Omongan Megawati soal Listyo Sigit Prabowo
Sudding mengingatakan prinsip hukum yang melarang seseorang diadili atau digugat atas perkara yang sama menyikapi rencana Gibran menggugat Ke PTUN.
"Ya, bahwa kemudian saudara Gibran ingin kembali membuktikan ijazahnya lewat PTUN sudah ne bis in idem, suatu perkara yang sudah diperiksa, disidang dan diputus oleh pengadilan yang sama dan objek yang sama dinyatakan tidak dapat diterima," katanya.
Sudding menilai hanya ada dua opsi yang bisa dilakukan Gibran menyikapi skandal ijazah, yakni mundur secara sukarela atau dimundurkan.
"Hanya dua pilihan bagi saudara Gibran apakah mundur secara sukarela atau diberhentikan lewat jalur konstitusi oleh MPR atas usul DPR lewat hak menyatakan pendapat," kata dia. (ast/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Polda Metro Jaya Memutasikan 3 Perwira, Brigjen Ade Ary Jadi Kepala Biro Operasi
Redaktur : Rah Mahatma Sakti
Reporter : Aristo Setiawan
