Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah Syahganda Nainggolan membantah Presiden Prabowo Subianto menyarankan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk memperjuangkan pembuktian keabsahan ijazahnya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Syahganda mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra telah menyampaikan kepada Prabowo bahwa tidak ada celah hukum bagi Gibran untuk membuktikan keabsahan ijazahnya melalui PTUN.
Advertisement
Menurut Syahganda, putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polemik ijazah Gibran telah bersifat final.
"Bahwa Yusril itu mengatakan bahwa tidak ada kesempatan untuk PTUN artinya itu yang dia diskusikan dengan Presiden dong. Itulah concern Presiden dong," kata Syahganda kepada wartawan dikutip Selasa (11/11/2026).
Atas dasar itu, Syahganda menilai Prabowo tidak mungkin menyarankan Gibran melakukan perlawanan hukum melalui PTUN. Sebab, pandangan hukum yang disampaikan Yusril merupakan masukan kepada Presiden.
"Sehingga tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum. Karena Yusril kan Menko hukumnya presiden, artinya pandangan hukum Bapak Presiden, menurut saya, diwakili oleh Profesor Yusril Ihza Mahendra, dalam kasus Gibran," jelas dia.
"Iya, karena saran yang benar itu yang diwakili oleh Yusril," sambung Syahganda.
