Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS) menolak usulan pemakzulan Pete Hegseth Menteri Pertahanan AS melalui pemungutan suara prosedural pada Selasa (10/11/2026). Keputusan tersebut membuat proses pemakzulan Hegseth tidak dapat dilanjutkan.
Dalam pemungutan suara tersebut, sebanyak 210 anggota Partai Republik dan satu anggota independen mendukung penghentian langkah prosedural pemakzulan. Sementara itu, seluruh 203 anggota Partai Demokrat menolak langkah tersebut.
Thomas Massie, anggota Partai Republik sekaligus pengusul pemakzulan, menjadi satu-satunya anggota partainya yang menolak penghentian proses tersebut.
Sebelumnya, Massie mengajukan usulan pemakzulan terhadap Hegseth pada Senin (9/11/2026). Usulan itu memuat delapan pasal yang berisi sejumlah tuduhan terhadap Menteri Pertahanan AS tersebut.
Dilansir dari Antara, Massie menuduh Hegseth melancarkan perang terhadap Iran tanpa persetujuan Kongres AS.
Ia juga menuding Hegseth melakukan pembunuhan di luar hukum melalui serangan udara terhadap orang-orang yang diduga sebagai pengedar narkoba di Laut Karibia.
Selain itu, Hegseth dituduh terlibat dalam penculikan Nicolas Maduro Presiden Venezuela, mengintimidasi Mark Kelly Senator dari Partai Demokrat, serta menjalankan perang ilegal di Yaman.
Donald Trump Presiden AS menyambut keputusan DPR tersebut dengan menyampaikan kritik terhadap upaya pemakzulan Hegseth melalui media sosial.
“Upaya Partai Demokrat untuk memakzulkan Menteri Perang Pete Hegseth GAGAL total! Setiap anggota Partai Republik, kecuali Thomas Massie si PECUNDANG besar, mendukung Pete,” tulis Trump.
Trump juga memuji kepemimpinan Hegseth, termasuk keberhasilan militer AS dalam konflik Venezuela dan Iran serta peningkatan jumlah perekrutan personel militer.
“Kemenangan di Venezuela dan Iran, angka rekrutmen terbaik dalam sejarah militer … dan semangat yang amat jarang terlihat sebelumnya, bermuara pada TERBEBASNYA seorang Patriot Amerika yang hebat,” tambahnya.
Sementara itu, Hegseth mengecam usulan pemakzulan terhadap dirinya saat memberikan keterangan pers di Pentagon. Ia menyebut tuduhan yang disampaikan dalam usulan tersebut tidak berdasar.
“Itu hanyalah lelucon, sandiwara semata, dan semuanya tahu itu,” kata Hegseth.
Ia juga membantah tuduhan tersebut sebagai pelanggaran serius yang dapat menjadi dasar pemakzulan.
“Hal-hal tersebut bukanlah kejahatan tingkat tinggi, tetapi adalah pekerjaan yang selesai dengan baik,” ujarnya.
Penolakan usulan pemakzulan ini berlangsung di tengah perubahan peta politik AS setelah pemilu paruh waktu pada Selasa (3/11/2026). Dalam pemilu tersebut, Partai Demokrat disebut berhasil merebut mayoritas kursi di DPR dan Senat AS.
JD Vance Wakil Presiden AS sebelumnya mengaitkan kekalahan besar Partai Republik dalam pemilu tersebut dengan perang di Iran. Melalui akun media sosial X pada 4 November 2026, Vance menyebut konflik tersebut menjadi salah satu penyebab merosotnya dukungan pemilih terhadap partainya.
“Sebab kita kalah (dalam pemilu) adalah perang. Presiden sendiri yang bilang kemarin,” kata Vance.
Trump juga mengakui perang di Iran menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kekalahan Partai Republik. Namun, ia tetap mempertahankan keputusannya untuk terlibat dalam konflik tersebut.
“Saya sudah melakukan hal yang benar. Saya mungkin akan melakukannya lagi,” kata Trump kepada Wall Street Journal. (ant/fia/saf/ipg)
