Pemerintah menegaskan komitmen untuk mengakselerasi agenda transformasi digital nasional agar lebih tepat sasaran, efisien
IDXChannel - Pemerintah menegaskan komitmen untuk mengakselerasi agenda transformasi digital nasional agar lebih tepat sasaran, efisien, dan membuka akses luas bagi seluruh lapisan masyarakat. Langkah ini diambil di tengah dinamika fluktuasi harga minyak global serta ketatnya likuiditas modal internasional.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo mengatakan, akselerasi digitalisasi ini ditopang oleh fondasi makroekonomi yang solid, di mana ekonomi Indonesia tumbuh 5,47 persen pada kuartal III 2026, menjadi capaian tertinggi kedua di antara negara-negara anggota G20. Selain itu, nilai transaksi ekonomi digital nasional diperkirakan menembus hampir USD100 miliar.
“Digitalisasi sebagai satu faktor krusial dalam struktur perekonomian itu sudah mulai menyatu dan menopang berbagai sektor produksi, konsumsi maupun intermediasi keuangan. Tugas kita berikutnya adalah memastikan konektivitas transaksi digital,” kata Wamenko Dradjad, Selasa (10/11/2026).
Pertumbuhan dua digit pada seluruh sektor ekonomi digital menjadikan Indonesia sebagai pemilik valuasi ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Pertumbuhan ini disokong utama oleh sektor e-commerce, jasa keuangan digital, serta percepatan adopsi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).
Indonesia juga menempati urutan pertama di kawasan Asia Tenggara untuk volume dan laju pertumbuhan transaksi video commerce.
Lompatan adopsi teknologi di dalam negeri tecermin dari penggunaan QRIS yang telah menjangkau sekitar 66 juta pengguna dan hampir 45 juta merchant hingga Juni 2026.
Di tingkat birokrasi, sebanyak 518 dari 546 Pemerintah Daerah (hampir 95 persen) telah mengadopsi ekosistem digital.
Sementara itu, data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat indeks inklusi keuangan nasional telah menyentuh 93,61 persen, dengan tingkat literasi keuangan berada pada posisi 69,57 persen.
Untuk memperkuat fondasi yang telah ada sekaligus memitigasi risiko keamanan digital, Pemerintah menetapkan empat agenda kebijakan utama.
Pertama, Digitalisasi Ekonomi dan Keuangan Daerah dengan mengoptimalkan potensi pasar digital nasional, menggenjot digitalisasi transaksi pemerintah daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Kedua ada Efisiensi Belanja Pemerintah dengan mendorong penghematan belanja negara sesuai arahan Presiden pada Sidang Paripurna DPR 16 Agustus 2026. Langkah ini diwujudkan melalui perluasan pemanfaatan Kartu Kredit Indonesia (KKI) dengan fitur online payment pada e-katalog yang terhubung langsung dengan marketplace dan UMKM.
Ketiga ada Pemanfaatan AI di Sektor Keuangan dengan mengakselerasi adopsi AI guna mendukung efisiensi pengambilan keputusan ekonomi serta memperkuat keandalan operasional bank-bank digital.
Terakhir ada Pengembangan Talenta Digital dan Kerja Sama Global dengan mempersiapkan tenaga kerja siap digital melalui program Digital Talent Scholarship. Di ranah internasional, Indonesia memperkuat posisi geopolitik digital sebagai pendiri World Artificial Intelligence Cooperation Organization (WAICO) dan berpartisipasi aktif dalam integrasi ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA).
Wamenko Dradjad juga menekankan bahwa efektivitas transformasi digital ini harus mampu memberikan dampak riil pada tiga tingkatan utama masyarakat.
“Transformasi digital ini harus lebih tepat sasaran, lebih efisien, aksesnya lebih luas. Manfaat itu akan bekerja pada tiga lapis. Yang pertama adalah dalam perlindungan dasar, baik untuk menjaga daya beli dan memitigasi risiko. Kemudian, lapis kedua adalah inklusi dan pembiayaan dasar untuk memperluas akses keuangan masyarakat, dan lapis ketiga adalah produktif dan naik kelas yang dalam hal ini supaya UMKM mendapatkan bantuan pembiayaan atau permodalan, agar dapat mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatannya,” tuturnya.
(kunthi fahmar sandy)
